Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kapolri, KPK-Polri Masih Rawan Konflik

Kompas.com - 20/10/2015, 07:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membaik pascakisruh beberapa waktu lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai kedua lembaga itu masih rawan konflik. Konflik bukan terjadi pada level pimpinan, melainkan pada jajaran anggota.

Badrodin menyebutkan, anggota kedua lembaga tersebut belum sinergi sepenuhnya dalam hal penegakan hukum serta masih menyimpan kecurigaan satu sama lain.

"Saling curiganya masih tinggi. Ini yang harus kami bangun ke depannya agar bisa saling percaya dan sinergi," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Salah satu momen yang dinilai dapat memantik hubungan anggota kedua lembaga tersebut adalah jika ada korban yang melaporkan penyalahgunaan wewenang pihak KPK kepada Polri.

"Kalau KPK yang diduga menyalahgunakan wewenang, kan pasti ditindaklanjuti oleh polisi. Di situlah rentan berhadap-hadapannya antarmereka," ujar Badrodin.

Hal yang sama, kata Badrodin, ketika KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh personel Polri. Anggota kedua lembaga tersebut mau tidak mau kembali berhadap-hadapan sehingga memunculkan kerawanan konflik.

Sering gelar pertemuan rahasia

Untuk mengantisipasi kerawanan konflik itu, Badrodin mengaku kerap menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK. Terkadang, pertemuan dihadiri lengkap oleh pimpinan KPK, kadang hanya diwakili oleh beberapa orang.

"Memang terus terang pertemuan-pertemuan ini tidak untuk diekspos, jadi rahasia, untuk menghindari isu-isu yang tidak produktif. Tapi, di pertemuan itu kami membahas bagaimana baiknya dua lembaga ini," ujar Badrodin.

Badrodin menganggap konflik KPK-Polri telah menyita energi dan waktu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Polri dan KPK bisa sinergi dalam hal penegakan hukum.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla, genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi selama satu tahun ini menghasilkan banyak catatan. Salah satunya, konflik KPK-Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com