Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Bela Negara Terkesan Dipaksakan

Kompas.com - 13/10/2015, 08:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengadakan program bela negara seperti yang diusulkan Kementerian Pertahanan dinilai terlalu dipaksakan. Rancangan program tersebut dinilai tidak memperhatikan substansi legalitas dan infrastruktur pendukungnya. (baca: Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Tidak Realistis)

"Terkait bela negara, tidak sekadar memaksa, pemerintah juga harus merumuskan kebijakan terintegrasi," ujar Ketua Pusat Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Menurut Muradi, ada lima catatan terkait program bela negara yang harus dipersiapkan pemerintah lebih dulu. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

Pertama, pemerintah seharusnya berupaya mendesak rancangan undang-undang komponen cadangan dan bela negara menjadi perundangan-undangan. Jika tidak, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas tanpa menunggu kedua ruu tersebut diundangkan.

Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum memastikan program tersebut berjalan. Kebijakan tanpa infrastruktur pendukung dinilai hanya akan menciptakan permasalahan baru. Apalagi, dengan 80 persen materi kemiliteran, akan membutuhkan infrastruktur yang baik. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan penganggaran untuk menjalankan program tersebut. Pasalnya, program merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh Indonesia, membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Misalnya, jika dalam 10 tahun dengan target 100 juta , maka dalam satu bulan setidaknya akan dilatih sekitar 850 ribu orang, di seluruh Indonesia. Hal ini butuh anggaran besar di tengah kebijakan negara memodernisasi postur pertahanan dan alutsista," kata Muradi.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian dan instansi terkait. Bila dalam rancangan undang-undang ditegaskan adanya pelibatan sejumlah kementerian dalam perekrutan bela negara, maka hal tersebut perlu ditegaskan instansi mana saja yang akan terlibat.

Terakhir, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai arah dari kewajiban bela negara, sehingga tidak ada salah persepsi terhadap program ini. Kemenhan dapat memberikan gambaran bahwa program ini dibuat untuk memperkuat akselerasi dan pengaruh militer serta politik luar negeri, sehingga timbul semangat kebanggaan dan cinta Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com