Kompas.com - 13/10/2015, 07:36 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, target yang dipatok Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk merekrut kader bela negara tidak realistis. Ryamizard menargetkan dapat merekrut 100 juta personel dalam sepuluh tahun. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

"Dilihat dari targetnya ini berarti 10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan. Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kemenhan yang hanya mampu menampung 600 orang saja," kata Hasanuddin, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu, mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan yang lebih rinci mengenai anggaran rekrutmen personel bela negara antara pemerintah dengan DPR. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ia mencontohkan, jika dalam kurun waktu lima tahun ke depan dilatih 50 juta orang dengan anggaran pelatihan Rp 10 juta per orang, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun. (baca: Menko Polhukam Akan Koreksi Program Bela Negara)

"Lalu, uangnya dari mana? Untuk anggaran TNI dalam pengadaan alutsista saja pemerintah malah menguranginya," ujarnya.

Saat ini, menurut Hasanuddin, TNI masih kekurangan anggaran sebesar Rp 36 triliun untuk pembelian alutsista. Jika anggaran itu tidak dipenuhi, ia memprediksi, rencana strategis tahap kedua untuk pembangunan Minimum Essential Force (MEF) pada 2019 mendatang tak akan tercapai.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan anggota Komisi I DPR yang lain, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra juga menyoroti persoalan anggaran tersebut. Supiadin mengatakan, saat ini pemerintah telah memotong anggaran belanja pertahanan dan TNI pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Ini sumber anggarannya dari mana?" kata Supiadin, Senin.

Sementara, Fahri mengatakan, perlu ada nomenklatur yang jelas pada APBN untuk program bela negara. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, mengingatkan, jangan sampai pemerintah menggunakan dana swasta untuk rekrutmen dan pembiayaan program tersebut.

"Apakah sudah pernah diajukan? Dana apa yang dipakai? Itu kan harus ada nomenklaturnya," kata Fahri.

Seperti diberitakan Harian Kompas, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin menuturkan, pusat pelatihan tersebut mampu menampung 600 orang. Di lokasi tersebut disediakan berbagai fasilitas, seperti ruang kelas, poliklinik, hingga sarana olahraga.

"Pusat pelatihan itu dibangun di atas lahan seluas 7 hektar dan akan berfungsi sebagai sentra pelatihan bela negara per 1 Januari 2016," kata Hartind, saat mendampingi Ryamizard ketika meninjau lokasi latihan militer di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (8/10/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.