Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Berapa Biaya Rombongan Presiden? Bandingkan dengan DPR

Kompas.com - 14/09/2015, 13:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta agar masyarakat tidak hanya mengawasi penggunaan dana anggaran yang dikeluarkan DPR saat kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, masyarakat juga perlu mengawasi berapa besar dana anggaran yang dikeluarkan Presiden dalam setiap kunjungan kerja.

"Biar fair, seharusnya awasi juga dong eksekutif. Berapa biaya rombongan Presiden, tim advance-nya. Coba bandingkan dengan DPR," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senin (14/9/2015).

Menurut Fadli, biaya perjalanan dinas yang diterima anggota DPR saat kunjungan ke Amerika Serikat hanya untuk kegiatan The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York pada 31 Agustus-2 September 2015. Selebihnya, ia mengaku merogoh kantong sendiri untuk biaya hidup selama di AS.

"Tanggal 3-9 September ya saya nombok juga karena bayar hotel sendiri, dan ini juga harus diaudit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono mengatakan, seharusnya dana anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas anggota DPR itu tidak lagi dipersoalkan karena dikeluarkan untuk kepentingan negara.

"Kalau kepentingan negara, ya bukan masalah biaya. Semua delegasi kemarin nombok juga. Jadi, tidak ada yang ambil uang negara," ujarnya.

Selain menghadiri konferensi parlemen sedunia di New York, rombongan DPR RI, termasuk Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sempat bertemu bakal calon presiden AS, Donald Trump. Setya dan Fadli juga menghadiri konferensi pers politik yang dilakukan Trump di Trump Tower, Kamis (3/9/2015) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com