Kompas.com - 20/08/2015, 14:01 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, mengikuti Sidang Tahunan MPR 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara. TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, mengikuti Sidang Tahunan MPR 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memuji sikap Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek DPR. Menurut Ruhut, sikap Presiden yang menginginkan kajian lebih dalam mengenai proyek tersebut sudah sangat tepat.

"Presiden lolos dari 'jebakan Batman'. Untungnya, waspada dia," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ruhut menilai, rencana penandatanganan prasasti itu sebagai jebakan karena biasanya peresmian suatu bangunan dilakukan oleh Presiden setelah pengerjaan selesai. Namun hingga saat ini saja, kata dia, belum ada dana anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan tujuh proyek.

Meski begitu, pada rangkaian sidang tahunan DPR pada 14 Agustus lalu, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya meminta Jokowi untuk menandatangani prasasti tujuh proyek itu. Prasasti juga sudah disiapkan di Museum DPR, salah satu tempat yang akan dibangun ulang. (Baca: Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR)

"Akhirnya kita (DPR) yang malu karena ditolak Pak Jokowi," ujar Ruhut.

Ruhut menilai, anggota DPR saat ini memang membutuhkan tambahan gedung. Sebab, ruang kerja yang ada saat ini terlalu kecil dan sudah tidak memadai untuk kerja anggota Dewan dan 7 stafnya. Namun, dia tidak setuju jika proyek ini diloloskan dengan cara-cara yang tidak pantas.

"Baik-baik saja sama pemerintah, Pak Jokowi jangan dikasih 'jebakan Batman' begitu," ucap Ruhut.

Presiden sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR adalah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)

"Ketika kami merancang suatu kegiatan, karena ini menyangkut, dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU, jadi angka itu dari Kementerian PU, Rp 1,6 triliun," kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno saat dihubungi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X