Kompas.com - 14/08/2015, 16:14 WIB
Ketua DPD RI, Irman Gusman (kiri), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (kedua dari kiri), Wakil Pesiden RI, Jusuf Kalla (kedua dari kanan) dan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua DPD RI, Irman Gusman (kiri), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (kedua dari kiri), Wakil Pesiden RI, Jusuf Kalla (kedua dari kanan) dan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.

"Jadi, Presiden ingin agar proyek ini clear dulu. Baru, setelah ada proses, kita bicarakan ke mana arahnya," kata Ketua Tim Implementasi Reformasi Parlemen Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2015).

Dari jadwal acara yang disebarkan pihak Kesekjenan, Jokowi semula dijadwalkan menandatangani prasasti pencanangan tujuh proyek di DPR pada Jumat sore ini.

Ketua DPR Setya Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 siang tadi juga sudah menyampaikan langsung kepada Jokowi terkait penandatanganan prasasti itu. (Baca: Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR)

Sejak Kamis kemarin, prasasti yang bertuliskan nama Joko Widodo itu juga sudah disiapkan di Museum DPR RI, yang merupakan salah satu lokasi pembangunan proyek.

Pantauan Kompas.com, seusai sidang sore ini, Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan DPR langsung menuju museum.

Wartawan tidak dibolehkan ikut memasuki museum yang dijaga ketat Pasukan Pengamanan Presiden. Setelah sekitar 10 menit, Jokowi, JK dan pimpinan DPR keluar dari museum. Namun, Prasasti itu rupanya belum ditandatangani oleh Jokowi.

Meski proyek ditolak, Fahri mengaku tidak kecewa dengan sikap Jokowi.

"Tidak (kecewa), biasalah itu. Beliau komentarnya bagus. Memang kita harus punya kompleks parlemen yang modern," ucap Wakil Ketua DPR ini.

Selain museum dan perpustakaan, proyek lain yang direncanakan akan dibangun oleh DPR adalah alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X