Dilema Presiden Rakyat

Telaah antropologi-sosial Benedict Anderson tentang pengaruh konsepsi kekuasaan dalam tradisi Jawa, meski terkesan simplistik, menolong kita melihat akar kemelut pemerintahan kita yang tidak efektif (Miriam Budiardjo, ed, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, 44-127).

Sejatinya menyelenggarakan negara adalah bagaimana menggunakan kekuasaan dengan wajar dan efeknya adalah kesejahteraan rakyat meningkat. Namun, kita sibuk menghimpun dan mempertahankan kekuasaan. Indonesia kini tidak dapat keluar dari perangkap pertumbuhan dengan kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan kualitas hidup sebagian besar rakyat menurun.

Berbasis konstitusi, presiden Indonesia memiliki kekuasaan besar. Kekuasaan itu diincar banyak pihak. Segala cara dipakai. termasuk ancaman untuk memperlemah dukungan bagi presiden. Dalam konteks inilah, presiden harus memberi contoh konkret seorang negarawan. Sebagai penyelenggara negara yang baik, ia harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan praktik politik dan ekonomi sebagai warisan masa lalu.

Dilema presiden rakyat harus diakhiri dengan suatu kecakapan memimpin. Komunikasi politik dengan semua partai terus dibangun, sambil tetap menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik, sebab ia adalah presiden untuk semua partai. Sesuai dengan karakteristik gotong royong bangsa dan tiadanya tradisi oposisi kuat, semua kekuatan politik perlu berperan dalam pembangunan bangsa.

Apabila kabinet dirombak, hindari proses tebang pilih. Tidak boleh ada menteri yang tak tersentuh hanya karena kaitannya dengan partai. Perombakan pun seyogianya tuntas, bukan sesuatu yang rencananya akan dilakukan lagi. Perombakan kabinet berkali-kali dalam satu periode pemerintahan akan berarti presiden tak mampu memilih pembantu yang baik. Untuk soal ini, belajarlah dari Presiden Soeharto.

Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Dilema Presiden Rakyat".