KPK Nilai Putusan MK soal Napi Ikut Pilkada Hambat Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 10/07/2015, 09:43 WIB
Warga melintas di depan poster berisi kritikan hukuman yang berar terhadap koruptor di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. KOMPAS/AGUS SUSANTO AGUS SUSANTOWarga melintas di depan poster berisi kritikan hukuman yang berar terhadap koruptor di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. KOMPAS/AGUS SUSANTO
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan terpidana ikut Pilkada tak sejalan dengan KPK. Ia menilai, putusan tersebut menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Memang putusan bisa dipersepsikan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan menghambat tujuan pemberantasan korupsi," ujar Johan melalui pesan singkat, Jumat (10/7/2015).

Menurut Johan, efek jera yang ingin diberikan terhadap terpidana akan termentahkan. Oleh karena itu, kata Johan, terpidana tertentu akan diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Tuntutan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik sudah dilakukan oleh KPK," kata Johan. (baca: MK Dianggap Inkonsisten Sikapi Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

Meski demikian, pencabutan hak politik dianggap tidak dapat dipukul rata terhadap semua terpidana.

Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji menilai, pengenaan hukuman tambahan itu tergantung kasus.

"Sangat tergantung pada case by case basis, dan tidak bisa diberlakukan umum. Juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup sesuai aturan hukum pidana," kata Indriyanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

MK menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mantan napi dapat mengikuti pilkada tanpa menunggu lima tahun pascabebas.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi mantan napi itu jika ingin maju sebagai calon kepala daerah, yaitu mengungkapkan status hukumnya sebagai mantan napi. (Baca: MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

"Yang bersangkutan bisa mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan wali kota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan," kata hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Namun, putusan ini tak berlaku bagi mantan Napi yang sejak awal sudah dicabut hak politiknya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
TIPS, TRIK, DAN TUTORIAL
10 Tips untuk Membantu Anak Atasi Dampak Perceraian Orang Tua
10 Tips untuk Membantu Anak Atasi...
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JakPro Serahkan Dokumen Penyelenggaraan Formula E Setebal 1.000 Halaman ke KPK

JakPro Serahkan Dokumen Penyelenggaraan Formula E Setebal 1.000 Halaman ke KPK

Nasional
Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.