MK Dianggap Inkonsisten Sikapi Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada

Kompas.com - 10/07/2015, 09:09 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, Mahkamah Konstitusi inkonsisten dalam mengambil keputusan uji materi UU Pilkada terkait larangan mantan narapidana ikut pemilihan kepala daerah.

Di satu sisi, MK mempertimbangkan persoalan hak asasi manusia ketika menganulir larangan mantan narapidana ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di sisi lain, MK justru tak melihat hal yang sama ketika memutus judicial review atas pernikahan beda agama.

"Saya melihat, MK ini hanya melihat HAM dari kacamata HAM itu sendiri tanpa melihat kebutuhan sosial lain. Seharusnya, MK konsekuen juga dalam kasus pernikahan beda agama," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (10/6/2015).

Ketika memutus permohonan terkait pernikahan beda agama, Arsul mengatakan, MK tak melihatnya dalam kacamata HAM. MK justru menjadikan UU Agama sebagai dasar untuk tidak mengabulkan permohonan itu. Padahal, kata dia, ada persoalan HAM juga di dalam permohonan tersebut. (baca: Ini Alasan MK Tolak Permohonan Nikah Beda Agama)

Sementara, ketika menganulir larangan mantan napi ikut pilkada, MK justru hanya melihatnya dalam kacamata HAM. Namun, MK tak melihat sanksi sosial yang seharusnya diterima oleh mantan napi tersebut.

"Bahwa Anda pernah melakukan suatu tindak pidana, tidak hanya Anda menghadapi hukuman pidana, tetapi juga sanksi moral," ujar juru bicara Fraksi PPP itu.

"MK itu harus menegaskan dirinya. Karena MK dikenal menganut mahzab hukum progresif. Dengan demikian, tidak bisa MK hanya melihat satu kotak saja dalam mengambil keputusan," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

MK sebelumnya menyatakan, mantan napi bisa mengikuti pilkada tanpa menunggu lima tahun pascabebas. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi mantan napi itu jika ingin maju sebagai calon kepala daerah, yaitu mengungkapkan status hukumnya sebagai mantan napi. (Baca: MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

"Yang bersangkutan bisa mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan wali kota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan," kata hakim konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan putusan UU Pilkada, Kamis (9/7/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Nasional
Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Nasional
UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

Nasional
UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

Nasional
Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Nasional
Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.