Kompas.com - 09/07/2015, 11:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, hingga saat ini, Pimpinan MA belum menerima salinan rekomendasi Komisi Yudisial mengenai sanksi bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Namun, Hatta mengakui bahwa MA sudah memanggil Sarpin untuk dimintai keterangan.

"Dulu pun (Sarpin) sudah pernah kami panggil. Baru putus berapa hari langsung kami panggil, tapi kami diam-diam, kami tidak pernah mengekspose, karena kasihan orang ini diekspose kalau dia tidak salah," ujar Hatta, saat ditemui seusai bertemu Pimpinan MPR di Gedung MA, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Hatta mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Sarpin, MA tidak menemukan adanya petunjuk bahwa ia melakukan penyalahgunaan wewenang saat memimpin sidang praperadilan bagi Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hatta, dugaan pelanggaran yang dilakukan Sarpin semata-mata hanya karena masalah teknis. Hatta mengatakan, ada kemungkinan MA akan memanggil kembali Sarpin untuk memberikan keterangan. Namun, hingga saat ini Pimpinan MA belum juga menerima hasil rapat pleno KY yang berisi rekomendasi berupa pemberian sanksi skrosing selama 6 bulan bagi Sarpin.

"Nanti, setelah baca, baru kami mempelajari, menganalisa, apakah betul rekomendasi itu sudah tepat atau tidak. Kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Kita harus lihat, dan disesuaikan dengan faktanya," kata Hatta.

Komisioner KY Imam Anshori Saleh sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa KY sudah mengirimkan hasil rapat pleno KY yang berisi rekomendasi sanksi bagi Sarpin. MA memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan menerima atau menolak rekomendasi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lobi Internasional ala Johnny G Plate, Anak Manggarai-Flores

Lobi Internasional ala Johnny G Plate, Anak Manggarai-Flores

Nasional
Kemenkes: Tanda Berakhirnya Pandemi Covid-19 Sudah Terlihat

Kemenkes: Tanda Berakhirnya Pandemi Covid-19 Sudah Terlihat

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Nasional
Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.