KPK Ingatkan DPR Hati-hati soal Dana Aspirasi

Kompas.com - 23/06/2015, 12:39 WIB
Deretan kursi kosong saat rapat paripurna pengesahan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2014). KOMPAS / HERU SRI KUMORODeretan kursi kosong saat rapat paripurna pengesahan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan DPR agar berhati-hati dengan usulan program pengembangan daerah pemilihan atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi. Jika ada kesalahan dalam perumusan program dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun tersebut, hal itu berpotensi terjadinya korupsi.

"Perlu kehati-hatian pelaksanaan ini. Tentu harus ada kejelasan, petunjuk teknis dari eksekutor yang akan melaksanakan ini. Dari tim lembaga harus ditinjau sejauh mana kesiapan, pertanggungjawaban, dan hasil yang diharapkan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam jumpa pers bersama Tim UP2DP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Sebelumnya, Zulkarnain dan Tim UP2DP yang terdiri dari Taufik Kurniawan, M Misbakhun, dan Hendrawan Supratikno menggelar pertemuan tertutup sekitar dua jam. DPR sengaja mengundang KPK untuk meminta masukan mengenai dana aspirasi. (Baca: "Jokowi Jangan Ikut-ikut Membawa ke Kehancuran Setujui Dana Aspirasi")

Zulkarnain mengapresiasi DPR yang telah meminta masukan dari KPK terkait dana aspirasi ini. Dia meyakini, DPR memiliki tujuan yang baik dalam program ini, yakni lebih memajukan lagi aspirasi di daerah.

Namun, kata dia, niat baik saja belum cukup, tetapi harus dipikirkan sebuah sistem yang dapat membuat dana aspirasi tak disalahgunakan. (Baca: "Usulan Dana Aspirasi Pertegas DPR Kehilangan Kredibilitas, Karisma, Integritas")

"Kalau sistemnya tak baik tentu risiko-risiko harus kita antisipasi. Kami berharap DPR perlu kehati-hatian dan kesiapan yang matang untuk pemerataan pembangunan daerah bisa terwujud," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan penolakannya atas usulan dana aspirasi daerah sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut. (Baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)

"Kan DPR yang mengawasi pemerintah. Kalau DPR sendiri punya anggaran, siapa yang mengawasi DPR dong?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Siang ini, DPR akan menggelar rapar paripurna dengan agenda salah satunya membahas usulan dana aspirasi. Wakil Ketua Tim UP2DP Misbakhun yakin usulan tersebut akan gol di dalam pembahasan. (Baca: Didukung 8 Fraksi, Tim Perumus Yakin Dana Aspirasi Gol di Paripurna)

Sejauh ini, baru Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem di DPR yang sudah menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi. Adapun tujuh fraksi lainnya belum menyampaikan sikap resmi, tetapi secara individual banyak yang menyatakan dukungannya. (Baca: Misbakhun: Dana Aspirasi Jalan Terus Meski Ditolak Nasdem dan Hanura)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X