"Jokowi Jangan Ikut-ikut Membawa ke Kehancuran Setujui Dana Aspirasi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi yang diusulkan DPR RI sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya dianggap sebagai modus korupsi.

Juru bicara Koalisi Kawal Anggaran Roy Salam mengatakan, seorang anggota DPR bisa saja mengaku suatu proyek pembangunan adalah aspirasi dari rakyat di daerah pemilihannya. Jika proyek pembangunan itu lolos dan dianggarkan, sang anggota DPR juga bisa saja 'kongkalikong' dengan pihak pelaksana proyek.

"Misalnya pelaksananya kepala daerah, dia tinggal kontak kepala daerah minta fee sekian persen," ujar Roy dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Modus lainnya, lanjut Roy, bisa juga anggota DPR menguasai perusahaan-perusahaan tertentu yang diupayakan menjadi pemenang tender sebuah proyek yang disebut-sebut aspirasi rakyat. Jika sudah demikian, bukan tidak mungkin akan terjadi 'mark up' atau penggelembungan harga.

Roy mempertanyakan, siapakah pihak yang bisa menjamin bahwa proyek yang diusulkan merupakan murni aspirasi dari rakyat? Menurut Roy, tidak ada. (baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)

"Oke lah aspirasi itu muncul dari dapilnya. Tapi apa aspirasi ini benar-benar dari rakyat murni? Atau dari pengusaha? Atau dari negosiasi anggota DPR dengan kepala daerah yang diproyekan?" tanya dia.

Roy melihat banyak peluang korupsi di dalam usulan program dana aspirasi DPR RI ini. Dia melihat usulan tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. (baca: Golkar Kubu Agung Laksono Tolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar)

Untuk itu, dia mendesak DPR RI berhenti membahas rencana usulan itu. Roy juga meminta eksekutif untuk tidak menyetujui usulan itu.

"Kita mendesak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak menyetujui itu. Kita minta Jokowi jangan ikut-ikut membawa kita ke kehancuran (dengan setujui dana aspirasi)," ujar Roy.

Sejauh ini, baru Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem di DPR yang sudah menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi. Adapun tujuh fraksi lainnya belum menyampaikan sikap resmi, tetapi secara individual banyak yang menyatakan dukungannya. (baca: Misbakhun: Dana Aspirasi Jalan Terus Meski Ditolak Nasdem dan Hanura)