Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Jangan karena Puasa Kita Tidur Lama atau Malas ke Kantor

Kompas.com - 17/06/2015, 14:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan umat Islam untuk tidak menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Selama berpuasa di Bulan Ramadhan, umat Islam sedianya bisa menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Dalam berpuasa hiduplah seperti biasa saja, jangan karena puasa, kita tidur lama, atau malas ke kantor," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Selain beribadah, puasa di Bulan Ramadhan juga menjadi ajang untuk melatih diri. Kalla berharap warga yang tidak berpuasa turut menghormati umat yang menjalankan ibadah puasa. Ia juga menyampaikan selamat menjalankan puasa bagi umat Islam.

"Saya ingin sampaikan selamat, semoga Ramadhan memberikan berkah dan hidayah dengan beribadah sebaik-baiknya," ujar Kalla.

Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1436 H dimulai pada Kamis (18/6/2015). Penetapan awal puasa itu diambil dalam sidang isbat yang digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015) petang.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, berdasarkan paparan dari pakar astronomi, hilal terbenam lebih cepat dari matahari. Paparan pakar astronomi itu juga sama dengan laporan petugas rukyat di 36 titik yang tersebar di semua provinsi di Indonesia yang menyatakan belum melihat hilal.

Lukman menegaskan, belum tampaknya hilal di Indonesia juga sama dengan pengamatan posisi hilal di seluruh dunia. Dengan demikian, Kemenag menyatakan bahwa peserta sidang isbat sepakat menetapkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadhan adalah Kamis.

Dengan ditetapkannya 18 Juni sebagai 1 Ramadhan, malam ini umat Islam mulai mengikuti shalat tarawih. Presiden Joko Widodo dijadwalkan tarawih di Masjid Istiqlal malam nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Nasional
Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Nasional
PKB Berharap Sandiaga Uno Bersedia Diusung Maju Pilkada Jabar

PKB Berharap Sandiaga Uno Bersedia Diusung Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com