Pansel KPK Semuanya Perempuan, Kapolri Berharap Akan Lebih Teliti

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai tidak masalah jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diisi tokoh perempuan. Biasanya, perempuan lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu.

"Enggak apa-apa, silakan kita dukung. Mudah-mudahan bisa lebih baik, karena pada umumnya kalau perempuan kan bisa lebih teliti, mudah-mudahan bisa lebih baik," kata Badrodin di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Badrodin juga berharap Pansel KPK bisa menyaring pimpinan KPK yang ke depannya bisa lebih baik dalam bekerja sama dengan Polri. Kerja sama itu baik dalam bidang pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia berharap pola hubungan Polri-KPK nantinya bisa lebih cair.

"Tentu pola hubungan kita bukan hanya formalitas saja, bukan hanya formalitas di atas kertas sebagai MoU (nota kesepahaman). Tentu bagaimana kita komunikasi, terutama pencegahannya," ujar Badrodin.

Ia juga berharap pimpinan KPK periode berikutnya mengedepankan pencegahan melalui perbaikan sistem, dibandingkan dengan melakukan penindakan. Jika ada anggota Polri yang terlibat kasus korupsi, Badrodin berharap KPK menindaknya dengan cara-cara yang elegan.

"Bukan malah mengejek, bukan malah meledek, dan lain sebagainya. Nah sikap seperti itu yang menimbulkan anggota Polri itu antipati. Padahal kalau kita tugasnya sama, memberantas juga, kita juga ingin mencegah juga, apa salahnya kalau itu dikomunikasikan dengan baik," tutur dia.

Sebelum berangkat mengunjungi sejumlah daerah pagi ini, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota Pansel KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter) sebagai ketua merangkap anggota, Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota dan Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) sebagai anggota.

Anggota lainnya adalah Betti Alisjabana (ahli teknologi informasi dan manajemen) sebagai anggota, Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi) sebagai anggota, Supra Wimbarti (ahli psikologi) sebagai anggota, Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi) sebagai anggota, Diani Sadiawati (ahli hukum) sebagai anggota dan Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog) sebagai anggota.