Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Museum dan Perpus Hanya Tameng DPR untuk Bangun Gedung Baru"

Kompas.com - 30/04/2015, 16:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pembangunan perpustakaan dan museum hanya tameng DPR agar berhasil membangun gedung baru. Sebab, alasan tersebut yang paling logis dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Akan tetapi motivasi awal adalah proyek dan kebetulan ruang perpustakaan dan museum paling bisa menjadi tameng untuk menutupi nafsu akan proyek yang ada pada sebagian kalangan di Parlemen," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (30/4/2015).

Terlebih lagi, lanjut Lucius, saat ini sebenarnya DPR sudah mempunyai perpustakaan dan museum. Namun, kedua fasilitas tersebut nyatanya tidak banyak dimanfaatkan. (baca: Mengintip Perpustakaan di Kompleks Parlemen)

"Ini menegaskan bahwa pembangunan fasilitas di DPR pertama-tama bukan karena desakan kebutuhan," ujarnya. (baca: Tak Ada Pengawas dan Pemandu, Museum DPR Hanya Dijaga Petugas Kebersihan)

Lucius khawatir nantinya perpustakaaan dan museum baru yang dibangun akan bernasip serupa dengan museum dan perpustakaan yang sudah ada saat ini. (Baca: Di Museum DPR Tak Ada Foto Jokowi-JK)

Jika saja DPR memang menunjukkan minat baca yang tinggi, kata Lucius, perpustakaan baru dan mewah tidak harus disediakan terlebih dahulu. Pekerjaan membaca bagi yang suka membaca bisa dilakukan di mana saja dan dengan fasilitas apa saja. (baca: Museum Gelap di Gedung DPR)

"Minat baca ini yang minim pada sebagian besar anggota parlemen. Bahkan staf ahli yang mestinya harus rajin membaca juga tak menunjukkan keseriusan mereka dengan memanfaatkan perpustakaan DPR sebagai fasilitas utama untuk menambah ilmu atau melakukan riset," tambah dia.

Lucius menyarankan DPR menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu. Dia meyakini, jika dimanfaatkan dengan baik, fasilitas yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kegiatan anggota Dewan.

"Jangan lalu menjadikan alasan fasilitas yang terbatas sebagai alasan untuk menghindari kerja keras sesuai peran dan fungsi parlemen," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya merasa heran dengan adanya pro dan kontra terkait rencana DPR membangun gedung baru. Menurut dia, pembangunan gedung baru ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja anggota Dewan.

"Saya mau tanya, dalam demokrasi ini DPR penting enggak sih? Kalau enggak penting, tutup aja DPR ini," kata Fahri (baca: Fahri Usul DPR Bubar Saja Jika Tak Boleh Bangun Gedung Baru)

Wacana pembangunan gedung baru Parlemen sudah muncul ketika periode sebelumnya. Namun, rencana itu batal karena ditolak keras oleh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com