KPK Harap Media Lebih Banyak Beritakan Pencegahan daripada Penindakan

Kompas.com - 13/04/2015, 16:04 WIB
Wakil Ketua KPK Zulkarnain memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Jumat (14/11/2014). Zulkarnain menjelaskan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan soal izin-izin terkait pengelolaan kawasan hutan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAWakil Ketua KPK Zulkarnain memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Jumat (14/11/2014). Zulkarnain menjelaskan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan soal izin-izin terkait pengelolaan kawasan hutan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pemberitaan terkait penindakan korupsi hanya sekitar 14 persen.

"Kebanyakan media hanya memberitakan soal penindakannya saja, mencapai 86 persen. Padahal kita membutuhkan upaya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi," kata Zulkarnain di Jakarta, Senin (13/4/2015).

Dia berharap media dapat berperan dalam mengontrol kesadaran masyarakat dan jangan hanya mengangkat isu penangkapan atau penetapan tersangka korupsi.

Menurut dia, KPK akan terus berupaya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai kinerja dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mitra kita dalam melakukan pencegahan korupsi sangat banyak, mulai dari instansi pemerintah pusat hingga daerah. Tolong media juga memperhatikan ke arah itu, untuk memberikan pencerahan pada masyarakat," ujar Zulkarnain.

Dengan begitu, tukasnya, sama saja dengan media ikut berperan dalam menghapus ruang gerak atau kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi.

Ketika ditemui dalam acara peresmian sistem "whistleblower online" Kementerian ESDM, ia menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mampu berimplikasi pada meningkatnya kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

"Sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu sektor prioritas dalam 'roadmap' KPK, karena sektor ini berkaitan dengan hajat orang banyak," tutur Zulkarnain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, melalui kerja sama tersebut KPK berharap dapat menciptakan integritas lembaga negara, khususnya di lingkungan ESDM, yang berkelanjutan, ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.