Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Rakyat Sudah Terlalu Sabar Menunggu...

Kompas.com - 17/02/2015, 19:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus segera bersikap terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri yang berujung pada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Analis politik dari Poltracking Institute Agung Baskoro mengatakan, Jokowi mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya jika terus menunda pengambilan keputusan dan solusi atas persoalan ini.

"Inilah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk segera mengambil sikap terkait polemik status BG (Budi Gunawan) yang menggantung sebagai Kapolri maupun penghancuran KPK secara sistematis. Karena bila terus dibiarkan, stabilitas nasional dipertaruhkan dan legitimasi pemerintah di hadapan publik berada di titik nadir kehancuran," ujar Agung, saat dihubungi, Selasa (17/2/2015).

Menurut Agung, situasi saat ini sudah kritis sehingga Jokowi diharapkan tak lagi menunda pengambilan keputusan. Rakyat, kata dia, sudah terlalu sabar menunggu aksi nyata dari Presiden.

"Publik sudah terlalu sabar menunggu. Bila dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi bom waktu yang berbahaya," kata Agung.

Konflik antara KPK dan Polri sudah berlangsung lebih dari sebulan. Akan tetapi, hingga hari ini, Jokowi belum juga menyampaikan keputusan akhirnya atas polemik dua lembaga dan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebelumnya, Jokowi berjanji akan bersikap pada pekan lalu. Namun, janji ini diingkari dengan alasan menunggu putusan praperadilan yang diajukan Budi terhadap KPK pada Senin (16/2/2015) kemarin. Putusan praperadilan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. Pasca-putusan, Jokowi belum juga bersuara dan menyampaikan keputusannya.

Sementara itu, ring satu Jokowi alias para pejabat di lingkaran utama Istana, seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, seolah "puasa" bicara. Belum ada kepastian kapan Jokowi akan bersikap.

Aksi nyata Jokowi kini masih ditunggu dan terus berpacu dengan waktu. Pasalnya, pada saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK ditetapkan Polri sebagai tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com