Pengacara Bambang: Pasal Sangkaan Diubah Seenaknya, Polisi Masih Bingung

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, pemanggilan Bareskrim Polri terhadap kliennya tidak sah. Namun, Bambang tetap memenuhi panggilan tersebut dengan sejumlah catatan.

Menurut Nursyahbani, dalam surat perintah penangkapan pada Jumat 23 Januari 2015, Bambang ditetapkan tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 242 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Namun, dalam surat panggilan untuk diperiksa pada Selasa (3/2/2015), pasal yang disangka bertambah.

"Dalam surat, ditulis Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Ini jelas tidak sah," ujar dia di Mabes Polri, Selasa siang.

Nursyahbani mengatakan, penambahan pasal sangkaan itu menunjukkan pengakuan Bareskrim bahwa surat penetapan tersangka tertanggal 23 Januari adalah salah. Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010 silam.

Selain itu, kata dia, perubahan pasal itu menunjukan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sp.Sidik/53/I/2015/Dittipideksus tanggal 20 Januari 2015, yang jadi dasar penangkapan BW, juga tak sah.

Namun, sebagai penyelenggara negara, secara khusus penegak hukum, Bambang tetap memenuhi panggilan Bareskrim. Namun, Bambang dan kuasa hukumnya akan meminta penyidik untuk menutup proses hukum yang lama dan memulai proses hukum yang baru, sesuai dengan pasal baru yang disangkakan. (Baca: Penuhi Panggilan Polri, Bambang Ingin Menunjukkan Kelasnya)

"Kami menyayangkan kenapa polisi bisa mengubah-ubah pasal sangkaan seenaknya. Ini saya rasa polisi masih bingung menetapkan pasal. Masih bingung kok sudah melakukan penangkapan," ujar Nursyahbani.