Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Untung Ruginya jika Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah terjebak pada pilihan untuk mengambil keputusan dari kacamata publik atau dari logika elit politik terkait pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika berpikir dengan logika publik, maka Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Sutarman.

"Ini pilihan Jokowi sendiri, tetapi seorang pemimpin yang pada mulanya dia hadir dan muncul dipersepsikan sebagai pemimpin yang kharismatik dan populis itu memang di kemudian hari di pemerinahannya itu memang akan dihadpkan dengan persoalan-persoalan bersifat elit politik," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Alfan menilai ada untung ruginya jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jika Jokowi tidak melantik Budi, menurut Alfan, hubungannya dengan partai penguasa, terutama PDI-Perjuangan akan renggang. PDI-P, lanjut dia, akan kecewa berat. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya akan ikut memburuk jika Jokowi tidak melantik Budi.

"Hubungan dengan Megawati juga mungkin akan memburuk jika tidak dilantik gitu ya, terlepas bahwa tadi ada keterangan bahwa Megawati tidak menyodorkan BG ke Jokowi tetap ada inisiatif Jokowi sendiri, dibalik itu kita tidak tahu, tetapi hubungan dengan partai pengusung bisa renggang seaindanya BG tidak dilantik," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Jokowi tidak akan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Popularitasnya pun akan tetap terjaga. Selain itu, Alfan menilai langkah ini bisa membuka perubahan peta politik. Bisa saja, menurut dia, Jokowi tidak melantik Budi kemudian memanfaatkan kekuatan partai oposisi untuk berbalik mendukung dia.

Kemungkinan ini tercermin dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan Presiden.

"Terjadi perpindahan logika politik dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah kalau ini bisa saja sangat mungkin terjadi karena politik kita cair hari-hari ini dan Jokowi bisa memainkan bandul itu," ujar Alfan.

Di samping itu, Alfan menilai Jokowi tetap bisa mempertahankan kepercayaan publik meskipun dia melantik Budi. Misalnya dengan memberhentikan Budi setelah Jokowi melantiknya. Saat ini, menurut dia, Jokowi tengah melakukan test on the water atau menguji reaksi publik atas kemungkinan-kemungkinan langkah yang diambilnya terkait pelantikan Budi Gunawan.

Sebelumnya Jokowi menunda pelantikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai Kepolisian. Belakangan muncul dugaan jika pencalonan Budi tersebut dilakukan bukan atas inisiatif Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com