Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi, Pilih Bergabung dengan Mereka yang Nikmati Kekuasaan atau Bersama Rakyat?"

Kompas.com - 27/01/2015, 18:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo didorong untuk mengambil sikap tegas terkait kisruh antara KPK dan Polri setelah ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka untuk kasus yang berbeda.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut berhadapan dengan partai pendukungnya demi mengutamakan suara rakyat.

"Tidak bisa kita jadi Presiden itu menyenangkan semua orang, itu tidak bisa. Nabi pun tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi presiden. Jokowi harus mendengarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat," kata Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar harian Kompas, di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Kristiadi mengatakan, Jokowi dapat memilih satu keputusan dari dua opsi yang tersedia, yaitu membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai kehendak publik atau tetap melantiknya seperti keinginan partai-partai pendukung dan DPR RI.

Sejalan dengan itu, kata Kristiadi, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi dapat menjadi ujian terkait dukungan publik pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (Baca: LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri)

Ia yakin, mayoritas publik ingin Jokowi membuktikan janji pada pemberantasan korupsi dengan cara membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi)

"Bergabung dengan mereka yang ingin menikmati kekuasaan atau mari bersama rakyat walaupun risikonya ada. Jadikan ini momentum, sebetulnya berapa besar kekuatan masyarakat yang mau melawan kezaliman ini," ujarnya.

Hingga saat ini, Jokowi belum memutuskan terkait pergantian Kapolri. Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalangan DPR mendesak Jokowi segera mengambil sikap. (Baca: Soal Pelantikan Kapolri, Komisi III Beri Waktu Jokowi hingga Awal Februari)

Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com