LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan sebagian besar publik menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk kepala Polri definitif. Jika penunjukan kepala Polri terlalu lama dilakukan, hal itu akan berpengaruh buruk, baik terhadap institusi Polri maupun bagi Jokowi.

"Mayoritas publik khawatir terjadi matahari kembar dalam pimpinan Polri," ujar Peneliti LSI Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Ardian menjelaskan, hasil survei LSI menunjukan sebanyak 63,50 persen responden khawatir akan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Polri. Hal itu dimungkinkan karena Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan telah mendapat persetujuan DPR, dan hanya tinggal menunggu pelantikan menjadi kepala Polri.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri. (baca: Soal Pergantian Kapolri, Muncul Wacana Penggunaan Hak Interpelasi DPR)

Menurut Adrian, jika penunjukan kepala Polri berlangsung dalam waktu lama, mayoritas publik khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dan kewibawaan Presiden.

Sebanyak 67,50 persen responden mengaku khawatir terjadi pelemahan terhadap soliditas kepolisian. Pasalnya, tugas dan wewenang yang diberikan kepada pelaksana tugas kepala Polri bersifat terbatas. (baca: Soal Kapolri, Ruhut Minta Jangan Menyalahkan Jokowi yang Kembali ke Jalan Benar)

Selain itu, sebut Ardian, sebanyak 58,30 persen responden menilai Presiden sebagai pribadi yang tidak tegas, apabila tidak segera menyelesaikan polemik dalam menentukan siapa yang layak menjabat sebagai kepala Polri. Jokowi akan dianggap tidak mampu mengambil keputusan yang merupakan kewenangan sepenuhnya seorang Presiden.

"Tak ada pilihan lain, Jokowi diharapkan sesegera mungkin memproses kembali calon Kapolri definitif," kata Ardian.

LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1200 responden di 33 provinsi pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.