Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Nasdem Dinilai Terlibat dalam Upaya Melemahkan KPK

Kompas.com - 24/01/2015, 09:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem merupakan dua partai utama yang memiliki benang merah dari polemik pencalonan Budi sebagai Kapolri sampai berujung pada gesekan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri yang ditandai penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. 

Ray menjelaskan, sebagai partai utama pendukung Jokowi, PDI-P dan Nasdem seharusnya mendorong Presiden untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencari penggantinya. Tapi yang dilakukan PDI-P dan Nasdem adalah sebaliknya, memaksa Jokowi melempar bola panas ke KPK sehingga Polri ikut memberikan tekanan dan ingin melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. 

"Masalah ini lingkarannya ada di Polri, PDI-P, Nasdem dan Istana. PDI-P dan Nasdem tidak bisa dijelaskan enggak terlibat, saling bersinggungan dan ingin melemahkan KPK," kata Ray saat dihubungi, Jumat (23/1/2015). 

Dia melanjutkan, tudingan ingin melemahkan KPK akan makin tertuju pada PDI-P ketika publik sadar semua peristiwa ini saling berkaitan. Tepat sehari sebelum Bambang ditangkap, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menguak manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad jelang Pilpres 2014 lalu. 

Tidak diketahui persis maksud Hasto membeberkan fakta-fakta tentang manuver Abraham. Hasto hanya mengaku melakukan hal itu karena kecewa Abraham membantah cerita "Rumah Kaca Abraham Samad" dan menuding menggunakan KPK untuk kepentingan politik. 

"Karena bagaimanapun akan dikaitkan dengan aktivitas sebelumnya. Mereka boleh berucap ke mana-mana, tapi publik enggak akan mudah percaya," ucap Ray. 

Untuk mematahkan tudingan melemahkan KPK, kata Ray, PDI-P harus memimpin komando agar partai koalisi mendorong Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Sikap itu juga akan mempertegas posisi PDI-P sebagai partai yang pro pada pemberantasan korupsi. 

"Posisinya harus jelas, mereka pro pada pemberantasan korupsi atau tidak. Ini area hitam putih, jangan jadi abu-abu," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Bambang ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1/2015). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut Ronny, penangkapan itu terkait pilkada pada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Bambang dibebaskan, Sabtu (24/1/2015) dini hari, tetapi publik telanjur mencium adanya upaya Polri untuk menggembosi KPK.

Tudingan pada Polri itu muncul karena penangkapan Bambang dilakukan saat KPK sedang memroses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi adalah calon Kapolri yang pelantikannya ditunda oleh Presiden Joko Widodo karena status tersangkanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com