Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/12/2014, 08:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Masih teringat betul ketika Aburizal Bakrie menyerukan penolakannya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Secara tegas, ia menyuarakan hal itu di hadapan ribuan peserta Musyawarah Nasional IX Partai Golkar, di Ballroom Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

"Sesuai usulan Saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Aburizal, saat itu (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!).

Ribuan peserta munas seketika riuh. Tepuk tangan bersahutan menyambut tanggapan Ical, sapaan Aburizal, atas pandangan umum Munas IX itu. Aroma kemenangan Ical dalam bursa pemilihan ketua umum pun menyeruak hingga seisi ruangan.

Seruan Ical agar Golkar menolak Perppu Pilkada sangat jelas terdengar. Menurut Ical, jika perppu tersebut ditolak, maka undang-undang tentang pilkada akan berlaku kembali dan ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP). Secara matematis, gerbong politik di luar pemerintahan itu sangat diuntungkan jika Perppu Pilkada ditolak DPR dan pilkada tetap melalui DPRD.

Seruan Ical itu mampu menyedot dukungan pemilik suara sah di Munas IX untuk mendukungnya kembali menduduki takhta tertinggi partai beringin. Pemilik suara sah pada munas adalah ketua DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpeluang ditunjuk menjadi calon kepala daerah dan berpeluang terpilih jika pilkada dilakukan melalui DPRD.

Ical membantah melakukan barter, menolak perppu pilkada untuk mendapat dukungan menjadi ketua umum Golkar pada periode kedua. Menurut dia, dukungan untuknya didapat dari cara demokratis dan penolakannya pada perppu adalah respons dari derasnya aspirasi di dalam Munas IX.

"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," ujar Ical.

Dinamika munas di Bali berlangsung. Saat sidang paripurna digelar, Rabu (3/12/2014), Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengusulkan agar redaksional menolak perppu diubah menjadi memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Usulan Akbar akhirnya diputuskan sebagai salah satu hasil munas tersebut yang harus dijalankan oleh Fraksi Golkar di DPR.

Sikap Golkar yang berbalik badan menolak perppu pilkada menuai respons keras dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menuding Golkar ingkar janji pada kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Demokrat dengan KMP.

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," bunyi cuitan akun Twitter @SBYudhoyono milik SBY, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY kemudian memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat untuk memperjuangkan agar Perppu Pilkada bisa lolos dan disahkan DPR menjadi undang-undang. Tidak hanya itu, presiden keenam RI itu juga akan menjelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Koalisi Merah Putih ketika itu, yang mengaku akan mendukung Perppu Pilkada yang diterbitkannya.

"Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang. *SBY*," tulis SBY.

Benar saja, Senin (8/12/2014), SBY datang ke Istana Merdeka untuk menemui Presiden Joko Widodo. Keduanya sempat membicarakan mengenai Perppu Pilkada meski SBY datang dengan kapasitasnya sebagai Chairman Global Green Growth Institute. Seusai pertemuan, Jokowi mengatakan ada kesepakatan antara dirinya dan SBY untuk sama-sama memperjuangkan agar Perppu Pilkada diterima oleh parlemen. Namun, Jokowi belum dapat memastikan kesamaan sikap ini merupakan simbol bergabungnya Demokrat ke barisan partai pendukung pemerintah.

"Yang dalam waktu dekat ini perppu dulu, kalau diteruskan ya bisa saja. Paling tidak menjadi pintu masuk," ucap Jokowi.

Satu hari setelah pertemuan Jokowi dengan SBY, Aburizal langsung mengubah kemudi politik Golkar. Golkar beringsut secara cepat, yang tadinya menolak, kini mendukung Perppu Pilkada. Melalui akun Twitter-nya, Ical menjelaskan kronologi mengenai keputusan Partai Golkar versi Munas Bali atas Perppu Pilkada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com