Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Perppu Pilkada Ditolak DPR...

Kompas.com - 07/12/2014, 07:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah sebaiknya diterima oleh DPR. Menurut dia, penolakan Perppu tersebut justru akan menyisakan banyak perdebatan mengenai regulasi Pilkada.

"Kalau ditolak banyak perdebatan. Itu nambah kerjaan lagi," ujar Arief di Cimande, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2014) malam.

Arief mengatakan, ditolaknya Perppu akan memunculkan spekulasi apakah akan Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada akan kembali berlaku atau akan terjadi kekosongan hukum. Sementara dengan diterimanya Perppu, kata Arief, akan mempercepat perancangan Undang-undang Pilkada oleh legislatif.

"Kalau kita pengen lebih konsen, ini kita ngarah keterima biar fokus langsung kerja. Kalau diterima kan selesai, toh," kata Arief.

Diterima atau ditolak, Arief mengaku KPU telah menyiapkan Peraturan KPU untuk kedua kemungkinan tersebut. Namun, mereka masih menahannya karena enggan ikut berpolemik mengenai keputusan yang nantinya akan diambil DPR.

"KPU tidak boleh ditarik siapa pun untuk berpolemik apakah langsung, tidak langsung, diterima, atau tidak," ujar dia.

Arief mengatakan, saat ini KPU tengah menyelesaikan 12 PKPU dan sebesar 50 persen sudah masuk tahapan akhir. Salah satunya, sebut Arief, mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada.

"Mulai tahapan data pemilih, pencalonan. Lalu kampanye dengan pembiayaan yang modelnya beda dengan pemilu sebelumnya," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com