Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Perppu, Golkar Bisa Bikin KMP "Tenggelam"

Kompas.com - 05/12/2014, 20:23 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adrian Sopa menilai penolakan Partai Golkar terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah dapat melemahkan soliditas partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ia memprediksi, penolakan Golkar ini akan memicu perpecahan di KMP.

"Ini bisa jadi awal perpecahan KMP, karena di KMP tidak hanya Golkar, tapi ada Demokrat, dan PAN. Kalau Perppu ditolak, otomatis ada perjanjian yang dilanggar, KMP bisa tenggelam," ujar Adrian, seusai menjadi pembicara dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

Adrian mengatakan, dengan penolakan Perppu tersebut, Partai Demokrat, terutama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa dikhianati dan dipermalukan secara terbuka.

Seperti diketahui, Perppu itu diajukan SBY pada akhir jabatannya sebagai Presiden RI. Perppu dinilai sebagai pemulihan citra Demokrat yang sebelumnya melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna yang membahas mekanisme pilkada.

Adrian mengatakan, dalam pembuatan Perppu tersebut, SBY juga telah melakukan kesepakatan dengan partai-partai di dalam KMP. Dengan demikian, jika Golkar menolak pengesahan Perppu, maka Golkar dianggap melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Menurut Adrian, jika merasa dikhianati, ada kemungkinan Demokrat menarik diri dari KMP dan beralih ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan, hal serupa juga bisa diikuti oleh partai lainnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

"Golkar seperti makan bangkai teman seperjuangan. Tidak hanya Demokrat, PAN juga berpotensi pindah ke KIH. Lama-kelamaan KMP akan tenggelam," kata Adrian. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com