Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 82,7 Persen Responden Nilai Negatif Sikap Golkar Tolak Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/12/2014, 16:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan, mayoritas publik menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Penolakan Perppu akan membuat Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilihnya dirampas," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

LSI mengaku melakukan survei kepada 1200 responden pada 3-4 Desember 2014. Survei dilakukan dengan media ponsel, yang disebut quickpoll.

Berikut hasil survei tersebut:

1. Saat responden ditanyakan soal keputusan Partai Golkar yang menolak disahkannya Perppu Pilkada, sejumlah 82,70 persen menyatakan keputusan tersebut salah dan patut disayangkan. Hanya 9,30 persen responden yang menyatakan keputusan tersebut benar. Sedangkan 8,00 persen responden memilih tidak menjawab.

2. Berdasarkan jenis kelamin, 84,90 persen laki-laki menyayangkan keputusan Partai Golkar. Hanya 8,84 persen yang menyetujui. Sementara itu, bagi perempuan, sejumlah 83,00 persen menyatakan tidak setuju dengan sikap Golkar. Hanya 9,65 persen yang setuju dengan penolakan Perppu Pilkada.

3. Berdasarkan wilayah, mayoritas masyarakat di pedesaan dan kota besar juga menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Perppu. Sejumlah 82,13 persen masyarakat desa menyayangkan sikap Golkar. Hanya 9,17 persen yang menyetujui.

Untuk masyarakat kota, sebanyak 85,47 persen menyayangkan keputusan Golkar. Hanya 8,39 persen yang tidak menyayangkan.

4. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 80,54 persen responden dengan tingkat pendidikan SMP menilai negatif keputusan Golkar itu. Hanya 9,10 persen yang setuju.

Adapun untuk tingkat pendidikan SMA, sebanyak 83,36 persen responden menilai negatif dan hanya 9,26 persen yang setuju. Kemudian, untuk tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 84,81 persen menilai negatif. Hanya 8,67 persen yang setuju Perppu Pilkada ditolak.

5. Berdasarkan tingkat ekonomi, sebanyak 82,49 persen responden dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah kecewa dengan penolakan Perppu. Hanya 8,64 persen yang tidak kecewa.

Untuk tingkat pendapatan menengah, sebanyak 83,32 persen mengaku kecewa dengan sikap Golkar dan hanya 9,63 persen responden mengaku tidak kecewa.

Kemudian, untuk tingkat pendapatan menengah ke atas, sebanyak 84,49 persen responden mengaku kecewa dan hanya 9,52 persen yang setuju dengan sikap Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com