Di Deklarasi KMP Jawa Tengah, Aburizal Serukan Interpelasi Jokowi

Kompas.com - 20/11/2014, 20:14 WIB
Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat berbicara kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014). Pertemuan ini merupakan bagian dari safari politik Jokowi yang menggelar komunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik.  TRIBUNNEWS/HERUDINPresiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat berbicara kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014). Pertemuan ini merupakan bagian dari safari politik Jokowi yang menggelar komunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik.
|
EditorBayu Galih


SOLO, KOMPAS.com
 — Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih akan menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi dinilai Aburizal sudah memberikan ketidakpastian terhadap nasib rakyat.

"Keputusan yang paling meresahkan dalam satu bulan pemerintahan Jokowi adalah kenaikan harga BBM. Belum lagi tentang perpecahan Partai Persatuan Pembangunan, lalu DPR tandingan," kata Aburizal dalam deklarasi KMP Jawa Tengah di The Sunan Hotel, Kamis (20/11/2014).

Aburizal pun menginstruksikan kepada fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rayat yang tergabung dalam KMP untuk mengajukan hak bertanya kepada pemerintah. Hal tersebut sebagai tindak lanjut komitmen KMP untuk mengkritisi pemerintah.

"Itu memang hak dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tapi, yang menjadi pertanyaan kok naik sekarang di saat harga minyak dunia turun kurang lebih 30 persen," kata dia kepada wartawan.

Ical dan beberapa tokoh partai dari KMP, seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, menghadiri Deklarasi KMP Jawa Tengah. Deklarasi diharapkan bisa menyolidkan partai di KMP di daerah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X