Ini Profil Calon Jaksa Agung HM Prasetyo

Kompas.com - 20/11/2014, 13:47 WIB
HM Prasetyo Kompas.com/SABRINA ASRILHM Prasetyo
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo telah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, politisi Partai Nasdem itu memiliki catatan karier di Kejaksaan Agung.

Berikut profil HM Prasetyo sebagaimana dihimpun dari Litbang Kompas.  

Nama Lengkap: M Prasetyo
Tempat/Tanggal Lahir: Tuban, Jawa Timur/9 Mei 1947
Agama: Islam

Pendidikan
Umum:

- SMA Negeri Bojonegoro Indonesia (1965)
- Fakultas S-1 Hukum Universitas Lampung (1971)
Khusus:
- Lemhanas (Kursus Reguler Angkatan XXXI) diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan
- Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan ke-V diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI (1974)
- Penataran P4 Tingkat Provinsi Papua Tipe A, angkatan III diselenggarakan oleh Jayapura (1979)
- Penataran Intelijen para Kasi Intel Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Irja/Kejagung RI (1981)
- Peningkatan Keterampilan Teknis Jaksa yang diselenggarakan oleh Kejagung RI (1986)
- Bela Negara diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Lampung (1991)
- Diklat Wira Intelijen Yustisial diselenggarakan oIeh Kejagung RI/BAIS ABRI (1993)
- Analisis Kebijakan diselenggarakan oleh Kejagung RI (1995)
- Sespanas Tahun 1994/1995 diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (1995)
- Pelatihan Dasar Kemiliteran diselenggarakan oleh Pepelrada I Lampung (1996)
- Kursus Kewiraan diselenggarakan oleh Dep. Pertahanan dan Keamanan (1998)
 
Perjalanan karier
Pemerintahan:
- Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 - 1973)
- Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 - 1973)
- Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1975 - 1976)
- Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1976 - 1978)
- Kepala Seksi Penuntutan i Irian Jaya Kejaksaan Agung RI (1978 - 1979)
- Pjs. Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1978 - 1978)
- Pjs. Kajari Wamena Kejaksaan Agung RI (1979 - 1980)
- Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1980)
- Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung RI (1981 - 1984)
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung RI (1984 - 1987)
- Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1987 - 1988)
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1988 - 1990)
- Asisten Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung RI (1990 - 1994)
- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung RI (1990 - 1992)
- Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung RI (1994 - 1995)
- Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung RI (1995 - 1998)
- Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung RI (1998 - 1999)
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998)
- Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998)
- Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI (1999 - 2000)
- Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000 - 2003)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003 - 2005)
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006)
- Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006)
Legislatif:
- DPR dari (2014 - 2019)
 
Kegiatan lain
- Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (1973 - 2008)
- Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (2011)
- Anggota Mahkamah Partai Nasional Demokrat (2013)
 
Penghargaan
- Satya Lencana Karya Satya XX (1999)
- Satya Lencana Karya Satya XXX (2003)

Keluarga
- Ros Ellyana, Bsc (istri)
- Anak: 3 (tiga) orang



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X