Megawati Tidak Setuju DPR Tandingan, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan langkah pembentukan DPR tandingan yang dilakukan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Namun, kata dia, pembentukan pimpinan DPR tandingan tersebut harus dilakukan agar pimpinan DPR resmi tidak bersikap semena-mena.

"Kita juga (tidak setuju). Semua enggak setuju ada DPR tandingan, itu sekadar sarana agar pimpinan DPR tidak semena-mena menjadi pimpinan DPR, karena mereka itu perwakilan rakyat, bukan perwakilan fraksi Koalisi Merah Putih," kata Basarah saat ditanya sikap Megawati terkait pimpinan DPR tandingan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Megawati, kata Basarah, sejak awal prihatin dengan kondisi DPR yang tidak seimbang karena semua pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Oleh karenanya, lanjut dia, Megawati menginstruksikan kader PDI-P untuk mengambil langkah inisiatif.

"Laksanakan fungsi Dewan sebagaimana diatur peraturan dan undang-undang. Kalau ada hak diamputasi, harus mengambil langkah politik," kata Basarah menirukan instruksi yang disampaikan Megawati.

Akhirnya, kata dia, PDI-P dan fraksi KIH lain, yakni PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP, mengadakan rapat untuk mencari solusi. Akhirnya diputuskan untuk membentuk DPR tandingan.

Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk sudah mengadakan sidang paripurna dan rapat konsultasi sendiri. Selanjutnya, DPR tandingan ini akan membentuk komisi dan alat kelengkapan Dewan sendiri. (Baca: Kata Fahri, Kubu KIH Bisa Dapat 12 Kursi Pimpinan di Tiga Komisi DPR)