PAN Minta Pilkada Langsung Dihentikan dan Perlu Amandemen UUD 1945

Kompas.com - 24/09/2014, 17:47 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan sikapnya menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung pada rapat pandangan mini fraksi antara Komisi II DPR dengan pemerintah, Rabu (24/9/2014). PAN meminta agar pelaksanaan pilkada langsung dihentikan hingga terjadinya sebuah amandemen Undang-undang Dasar 1945 hingga penguatan aspek penegakan hukum.

"Fraksi PAN menilai pilkada langsung perlu dimoratorium sampai terjadi persyaratan seperti melakukan amandemen UUD 1945 yang menempatkan pilkada masuk pada rezim pemilu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan masyarakat, dan kesiapan penegak hukum," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto.

Yandri mengatakan PAN memandang pilkada bukanlah bagian dari pemilu lansung yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hal tersebut, lanjut dia, ditegaskan kembali melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menyidangkan perkara sengketa pilkada. Oleh karena itu, apabila mau dilakukan pilkada langsung, maka yang perlu dilakukan terlebih dulu adalah melalui amandemen UUD 1945.

Hal lain yang disoroti PAN dalam pandangan final fraksinya dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I ini terkait denagn ekses negatif pelaksanaan pilkada langsung. Dia menyebut pelaksanaan pilkada langsung memberikan peluang praktek politik uang yang sangat masif. Selain itu, pilkada langsung juga dianggap PAN telah membuat degradasi moral.

"Misalnya dengan banyaknya bandar judi taruhan. Tentu ini memprihatinkan sebab moral yang baik sangat penting bagi kehidupan religius," kata Yandri.

Di sisi lain, Yandri mengakui pilkada langsung telah melahirkan pemimpin daerah yang berprestasi. Namun, PAN melihat kepala daerah yang terpilih lebih banyak yang tak bermutu dibandingkan yang berprestasi. Sehingga, PAN menyimpulkan pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Maka dari itu, PAN mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

Pada rapat kali ini, sembilan fraksi di DPR akan menyampaikan pandangannnya terkait RUU Pilkada. Menteri Dalam Negeri Gamawab Fauzi menyebut ada enam isu yang masih belum menemukan titik temu di antaranya adalah mekanisme pilkada langsung atau tidak langsung, pemilihan paket atau tunggal, pilkada satu putaran, dan pemilu serentak. Apabila dalam rapat kali ini tidak mencapai kata mufakat, maka proses pengambilan keputusan akan dilakukan dalam sidang paripurna Kamis (25/9/2014). Kemungkinan besar, pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.