Kompas.com - 15/09/2014, 15:15 WIB
Pengusaha Teddy Renyut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (17/6/2014). Teddy diduga menyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, terkait proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Biak.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Pengusaha Teddy Renyut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (17/6/2014). Teddy diduga menyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, terkait proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Biak.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddi Renyut mengakui bahwa pemberian uang kepada bupati dan pegawai Kementerian merupakan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Namun, menurut Teddi, pengusaha kerap kesulitan mendapatkan proyek jika tidak memberikan uang kepada para pejabat terkait.

“Setahu saya memberikan uang tidak diperkenankan, tapi pengalaman saya selama beberapa tahun kenapa saya bisa ngurus proyek sampai di kementerian karena kita pengalaman, dari Papua, proposal kita selalu ditolak kalau enggak pakai duit,” kata Teddi saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pembangunan talud dengan terdakwa Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/9/2014).

Teddi juga berstatus sebagai terdakwa penyuap Yesaya terkait proyek talud di Biak Numfor, Papua.

Teddi mengakui kondisi infrastruktur di Papua sangat memprihatinkan. Menurut dia, pengusaha sulit memperoleh proyek di sana jika tidak menyetorkan uang ke pemerintah daerah. Demikian juga di tingkat kementerian.

“Jadi memang apabila proyek kita tembus, bisa turun ke daerah, harus pakai duit, di mana saja itu, dan pada saat itu di PDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) kondisi itu kita ikuti, itu sudah sistem,” tutur Teddi.

Saat bersaksi dalam persidangan, Teddi mengaku telah memberikan uang 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 950 juta kepada Bupati Biak Yesaya Sombuk. Uang itu diberikannya kepada Yesaya agar PT Papua Indah Perkasa mendapatkan pengerjaan proyak talud di Biak, meskipun proyek itu kini masih dalam tahap perencanaan di internal Kementerian PDT.

Selain itu, Teddi mengaku menyerahkan uang kira-kira Rp 6 miliar ke Kementerian PDT demi proyek yang sama. Menurut Teddi, dari Rp 6 miliar uang yang diserahkannya tersebut ada yang digunakan untuk membiayai ongkos Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dan istrinya bepergian ke luar negeri.

Menurut Teddi, permintaan uang untuk ongkos menteri dan istri ke luar negeri tersebut berasal dari staf khusus menteri yang bernama Sabilillah Ardi. Ketika itu, kata dia, Ardi meminta uang secara lisan dengan sedikit mengancam.

“Beliau sempat mengancam kalau saya enggak bantu Beliau, Beliau lepas tangan urus yang punya saya,” sambung Teddi.

Total uang untuk ongkos perjalanan menteri dan istri ke luar negeri tersebut kira-kira Rp 290 juta. Selain untuk membiayai ongkos menteri ke luar negeri, menurut Teddi, uang itu diberikannya kepada sejumlah orang lain di Kementerian PDT terkait pengurusan proyek.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.