Menko Polhukam: Jangan Kaitkan Pencopotan KSAD dengan Politik

"Jangan dikait-kaitkan dengan politik. Compare (bandingkan) dengan yang selama ini terjadi, ada yang diganti setahun sebelum pensiun, sebulan. Jenderal itu kapan saja bisa diganti, tergantung kebutuhan, enggak ada masalah," kata Djoko di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Selasa (22/7/2014).

Dia menepis kecurigaan mengenai waktu pergantian KSAD yang dilakukan sebelum Budiman pensiun. Budiman dijadwalkan pensiun pada tahun ini.

Dalam siaran persnya, Djoko mengatakan bahwa pergantian pimpinan TNI merupakan hal yang lumrah dalam rangka regenerasi di lingkungan TNI. Sebelumnya, kata dia, ada dua jenderal yang diganti sebelum memasuki masa pensiunnya.

"Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Subandrio dilakukan dalam kurun waktu delapan bulan hingga satu tahun memasuki masa pensiun," ujar Djoko.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tidak memolitisasi pencopotan Jenderal TNI Budiman sebagai KSAD. Selain itu, Djoko menilai pergantian KSAD ini tidak akan mengganggu koordinasi pengamanan Pemilu Presiden 2014.

"Kan koordinasi di bawah Panglima TNI," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Budiman resmi diganti pada 25 Juli mendatang. Sebagai gantinya, Panglima TNI telah mengajukan tiga nama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga nama itu yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letjen Gatot Nurmatyo, Wakil KSAD Letjen M Munir, dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris. Pergantian KSAD ini sempat mengundang spekulasi soal pernyataan SBY di hadapan perwira tinggi TNI soal adanya upaya menyeret jenderal aktif ke dunia politik pada Senin (2/6/2014).