Persepi: Survei Abal-abal Tak Pengaruhi Pemilih

Kompas.com - 09/07/2014, 05:16 WIB
Siluet juru kamera berlatar belakang layar monitor tentang hasil suvei Lemabag Survei Nasional (LSN) mengenai elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014). Berbeda dengan lembaga-lembaga survei lainnya, LSN menempatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa unggul atas lawannya pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dari hasil survei itu, sebanyak 46,3 persen mengaku akan memilih Prabowo-Hatta dan 38,8 persen yang mengaku akan memilih pasangan Jokowi-JK dan sebanyak 14,9 persen menyatakan belum punya pilihan. TRIBUNNEWS/HERUDINSiluet juru kamera berlatar belakang layar monitor tentang hasil suvei Lemabag Survei Nasional (LSN) mengenai elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014). Berbeda dengan lembaga-lembaga survei lainnya, LSN menempatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa unggul atas lawannya pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dari hasil survei itu, sebanyak 46,3 persen mengaku akan memilih Prabowo-Hatta dan 38,8 persen yang mengaku akan memilih pasangan Jokowi-JK dan sebanyak 14,9 persen menyatakan belum punya pilihan.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan bahwa survei dari lembaga-lembaga yang tak punya kredibilitas tak akan mempengaruhi preferensi pemilih secara langsung. Penentu akurasi survei dan hitung cepat ada pada metodologinya.

"Kita tidak bisa mempengaruhi pemilih secara langsung dengan metode seperti itu. Dengan rilis bohong itu tidak bisa," ujar anggota dewan etik Persepi, Saiful Mujani, dalam sebuah diskusi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Menurut Saiful, survei dari lembaga tak kredibel pada dasarnya dibuat bukan untuk mengetahui opini publik yang terjadi pada saat itu. "Kalau memang bisa, ngapain bikin parpol? Bikin aja lembaga survei. Itu murah," ujar Saiful.

Anggota Dewan Etik Persepi lainnya, Hamdi Moeloek, mengatakan, sebagai salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia, Persepi memiliki standardisasi soal metodologi yang dipakai dalam merilis survei selain standardisasi penguasaan ilmu statistik.

Standardisasi tersebut dikenakan bagi setiap lembaga survei yang dinaunginya. Menurut Hamdi, standardisasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi munculnya lembaga survei abal-abal di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, survei dengan metodologi yang benar akan membantu publik untuk memprediksi dan mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dalam konteks survei terkait pemilu.

Publik, kata Ade, tidak perlu menunggu hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum bila survei dan bahkan hitung cepat menggunakan metodologi yang benar itu. "(Bila metodenya benar), hasil quick count kurang lebih hampir sama dengan data KPU. Kita lihat betapa kuatnya daya prediksi penelitian dengan metodologi yang benar," kata dia.

Persepi merupakan salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia yang berdiri pada 2008. Beberapa lembaga yang bergabung dalam asosiasi ini antara lain adalah SMRC, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, Cyrus, Cirus, Jaringan suara indonesia, PDB, dan Populi Center.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X