MK Tolak Hampir Seluruh Gugatan Perkara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Makamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Rabu (25/6/2014). Dari 34 gugatan perkara pemilu yang ditangani oleh MK, hanya gugatan perkara dari calon anggota DPD Provinsi Maluku, La Ode Salimin, yang dikabulkan bersyarat.

Dalam dalil perkaranya, La Ode menggugat hilangnya 2.000 suara di beberapa tempat pemungutan suara di daerah pemilihannya. Ia menemukan suara untuknya hilang dan berpindah kepada calon anggota DPD lainnya.

"Tentang dalil pemohon mengenai adanya pengurangan suara pemohon sebanyak 2.000 suara, ditemukan fakta hukum terdapat coretan dan perubahan suara," ujar Ketua Hakim MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan perkara pemilu di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Atas keputusan tersebut, Hakim menyatakan amar putusan untuk melakukan penghitungan suara ulang bagi calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C1 plano selambat-lambatnya 10 hari setelah diucapkan putusan perkara. Oleh karena itu, MK menangguhkan berlakunya keputusan KPU untuk menetapkan hasil pemilu legislatif hingga penghitungan suara selesai. Sementara itu, 33 gugatan perkara pemilu lainnya yang ditolak MK dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak beralasan secara hukum.