Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Demokrat Minta Ruhut Mundur

Kompas.com - 23/06/2014, 15:58 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta Ruhut Sitompul mundur dari Partai Demokrat. Hal ini terkait dukungan Ruhut terhadap calon presiden nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bertanggung jawab mengambil tindakan. Tapi lebih gentleman kalau Pak Ruhut mau mundur karena merasa sudah tidak sejalan dengan partai," ujar Nurhayati di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Nurhayati mengatakan, dukungan Ruhut terhadap Jokowi-JK tidak sesuai dengan garis partai dan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Mei lalu. Apalagi, Ruhut mengklaim telah mendapatkan izin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami anggota DPR RI yang deklarasi mendukung Prabowo-Hatta sama sekali tidak membawa nama Pak SBY," kata Nurhayati.

Ia menyatakan, dukungan anggota Fraksi Demokrat DPR RI kepada Prabowo-Hatta memiliki landasan kuat. Selain karena pernyataan Prabowo-Hatta akan melanjutkan program SBY, pasangan ini juga sudah mempresentasikan visi-misinya di hadapan kader partai Demokrat. Deklarasi yang dilakukan 115 anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu merupakan keputusan hasil sidang pleno fraksi.

"Saat itu dia (Ruhut) menyatakan tidak bisa hadir (deklarasi) karena mengantar istri berobat ke Singapura," kata Nurhayati.

Karena itu, ia menilai deklarasi dukungan Ruhut kepada Jokowi-JK dapat dikategorikan melanggar kode etik karena tidak mengikuti kesepakatan rapimnas dan kesepakatan rapat pleno. Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati menyatakan memiliki hak untuk mengambil tindakan dalam lingkup fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com