Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Masalah Pokok Indonesia Menurut Jokowi-JK adalah...

Kompas.com - 28/05/2014, 10:54 WIB
Meidella Syahni

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dan calon wakil presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berpendapat ada tiga masalah pokok yang sekarang mendera bangsa Indonesia.

Dalam visi misi yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, pasangan ini  menyebutkan tiga masalah itu adalah merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi perekonomian nasional, serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Wibawa negara yang merosot

Menurut Jokowi-JK, wibawa negara merosot ketika negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada segenap warga negara. Wibawa negara juga merosot ketika negara tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah.

Demikian pula wibawa akan merosot ketika negara membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, tak berdaya mengelola konflik sosial, dan lemah dalam penegakan hukum. "Negara tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak kredibel menjadi teladan untuk menjawab harapan publik."

Harapan menegakkan wibawa, menurut pasangan ini, akan semakin pudar ketika negara mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yang mencederai karakter dan kedaulatan, yang lebih memberi keuntungan bagi perseorangan dan kelompok alih-alih untuk kepentingan nasional.

Persoalan ekonomi

Sementara itu, lemahnya sendi perekonomian bangsa, menurut Jokowi-JK, terlihat dari tak kunjung terselesaikannya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, dan kerusakan lingkungan hidup.

Menurut pasangan ini, ekonomi Indonesia melemah dipicu oleh eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, tetapi memiliki ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan pangan, energi, keuangan, dan teknologi.

Negara, kata pasangan ini, belum mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik berupa fisik maupun non-fisik, bagi kesejahteraan rakyat. Harapan penguatan sendi ekonomi rakyat memudar ketika negara tak kuasa menjamin kesehatan dan kualitas hidup layak bagi setiap warga negara.

Kebijakan ekonomi semakin menjadi persoalan, menurut pasangan ini, ketika utang luar negeri terus diambil dan penyediaan pangan tergantung kepada impor. Demikian pula saat negara gagal memperkecil ketimpangan ekonomi dan tak bisa memeratakan pendapatan nasional.

Intoleransi dan krisis kepribadian

Masalah pokok ketiga menurut pasangan Jokowi-JK adalah intoleransi. Persoalan ini, kata mereka, punya kaitan dengan masalah kepribadian bangsa.

Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. "Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi," tulis mereka dalam visi misi tersebut.

Menurut pasangan ini, negara abai menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda".

Kegagalan pengelolaan keragaman, bagi pasangan ini, tak bisa dipisahkan dengan masalah ketidakadilan dalam relokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Polri Bantah Pernyataan KPK soal Tutup Pintu Koordinasi jika Ada Oknum Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com