Pengawasan "Dropbox" dalam Pemilu di Luar Negeri Sangat Lemah

Kompas.com - 28/03/2014, 17:20 WIB
Ilustrasi Pemilu ShutterstockIlustrasi Pemilu
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pengawasan pemilu di luar negeri sangat lemah. Terutama mekanisme dropbox yang berpotensi menyebabkan kecurangan. 

"Pemilu 2009 itu tidak ada pengawasan intensif dari panitia pengawas di luar negeri, sehingga terjadi kecurangan," ujar Anis, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2014).

Anis mengatakan, KPU dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) harus meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Menurutnya, jika pengawasan tidak memungkinkan dilakukan secara intensif, penyelenggara pemilu sebaiknya memberi akses pemantauan dibuka seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat sipil.

"Kalau tidak ada, maka kami dari masyarakat sipil seharusnya diberi akses. Karena Pemilu 2009 lalu kami tidak diberi akses pemantauan, hanya dari kejauhan saja," kata dia.


Ia mengungkapkan, akses untuk mengawasi dropbox dapat diberikan kepada buruh migran, anggota Diaspora Indonesia, dan pelajar Indonesia di luar negeri. Menurutnya, pada pemilu 2009 lalu, pemantau hanya diberi akses mengawasi pemilu dari kejauhan.

Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta KPU meletakkan kamera pengintai (CCTV) di tempat penyimpanan kotak suara dan kertas suara yang telah dicoblos di luar negeri. Pasalnya, ada perbedaan waktu yang panjang antara hari pemungutan suara dengan penghitungan suara.

"Misalnya di Malaysia, pemungutan suara pada 6 April, baru dihitung 9 April. Ada rentang tiga hari kita tidak tahu siapa yang jaga kotak itu. Tidak tahu mekanisnme penjagaannya. Ada baiknya itu diawasi CCTV, tempat-tempat box, kita pantau bersama, bisa diakses oleh setiap partai," ujar Fungsionaris PKS Yanuar Arief, Selasa (25/3/2014).

Menanggapi hal itu, Anggota Kelompok Kerja PPLN Bidang Logistik Freddy Sirait mengatakan, untuk menutup celah kecurangan, kotak suara diminta diletakkan di ruang khusus yang kuncinya dipegang PPLN. Soal CCTV, menurutnya, sebagian besar ruang penyimpanan kotak suara sudah dilengkapi teknologi tersebut.

"Apakah di ruangan itu sudah ada CCTV, itu yang akan kami pastikan kembali. Jadi, kami akan koorsinaaikan kembali terkait pengamanan dengan PPLN," kata Freddy.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X