JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pengawasan pemilu di luar negeri sangat lemah. Terutama mekanisme dropbox yang berpotensi menyebabkan kecurangan.
"Kalau tidak ada, maka kami dari masyarakat sipil seharusnya diberi akses. Karena Pemilu 2009 lalu kami tidak diberi akses pemantauan, hanya dari kejauhan saja," kata dia.
Ia mengungkapkan, akses untuk mengawasi dropbox dapat diberikan kepada buruh migran, anggota Diaspora Indonesia, dan pelajar Indonesia di luar negeri. Menurutnya, pada pemilu 2009 lalu, pemantau hanya diberi akses mengawasi pemilu dari kejauhan.
Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta KPU meletakkan kamera pengintai (CCTV) di tempat penyimpanan kotak suara dan kertas suara yang telah dicoblos di luar negeri. Pasalnya, ada perbedaan waktu yang panjang antara hari pemungutan suara dengan penghitungan suara.
"Misalnya di Malaysia, pemungutan suara pada 6 April, baru dihitung 9 April. Ada rentang tiga hari kita tidak tahu siapa yang jaga kotak itu. Tidak tahu mekanisnme penjagaannya. Ada baiknya itu diawasi CCTV, tempat-tempat box, kita pantau bersama, bisa diakses oleh setiap partai," ujar Fungsionaris PKS Yanuar Arief, Selasa (25/3/2014).
Menanggapi hal itu, Anggota Kelompok Kerja PPLN Bidang Logistik Freddy Sirait mengatakan, untuk menutup celah kecurangan, kotak suara diminta diletakkan di ruang khusus yang kuncinya dipegang PPLN. Soal CCTV, menurutnya, sebagian besar ruang penyimpanan kotak suara sudah dilengkapi teknologi tersebut.
"Apakah di ruangan itu sudah ada CCTV, itu yang akan kami pastikan kembali. Jadi, kami akan koorsinaaikan kembali terkait pengamanan dengan PPLN," kata Freddy.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
