Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Ingin Dilakukan KPK untuk Miskinkan Koruptor

Kompas.com - 20/03/2014, 18:32 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, KPK berupaya mengembangkan paradigma agar para koruptor dihukum untuk membayar semua biaya sosial yang diakibatkan dari hasil korupsi yang dilakukan, alias dimiskinkan. Menurut Bambang, KPK tak khawatir jika hal itu dinilai melanggar hak asasi manusia.

"Para koruptor nanti akan kami minta untuk membayar seluruh kerugian akibat perbuatan korupsinya. Ini adalah cara untuk memiskinkan koruptor. Ini ada teorinya," katanya saat mengisi seminar hukum Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi: Sebelum, Saat, dan Pasca-Reformasi, di Kampus Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Kamis (20/3/2014).

Menurut Bambang, konsep memiskinkan koruptor dengan membayar biaya sosial akan sangat berpengaruh. Pasalnya, semua proses penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi yang dilakukan KPK dibebankan kepada terdakwa.

Hal yang mungkin pula terjadi adalah anggaran KPK maupun BPK/BPKP saat penyidikan diganti oleh para koruptor. Anggaran itu baik dari anggaran pencegahan, penindakan, penghitungan keuangan negara, biaya cicilan bunga akibat korupsi, maupun kondisi sebelum dan sesudah adanya korupsi.

"Semua itu ada hubungannya semua, atau koneksinya. Semua pengambilalihan dibangun perangkat teori. Kami juga akan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP bahwa hasil audit invenstigasi berdasarkan pada dampak kerugian yang dialami, jadinya akan lebih besar," ujar Bambang.

Meski demikian, KPK tetap akan mengedepankan pihak korban ketika menggali keadilan dari tindak korupsi. Keadilan retributif yang selama ini digunakan akan digeser pada keadilan restoratif, di mana KPK melindungi kepentingan para korban.

"Tenaga penyidik KPK memang hanya sekira 50-75 orang. Dengan jumlah itu, kami mampu getarkan dunia. Usia juga boleh 10 tahun, tapi hasilnya luar biasa," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com