Batasi Dinasti Politik dengan Undang-Undang!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana menilai, politik dinasti sangat merugikan rakyat. Untuk itu, dia menyarankan, karier politik kekerabatan harus dibatasi dengan undang-undang agar tidak menciptakan dinasti.

"Kerajaan dinasti politik itu lebih banyak kerugiannya. Di Indonesia, dinasti kerajaan ini sangat jahat. Dampaknya luar biasa buruk. Mereka bisa main sana-sini. Bukan hanya main politik, yang lebih jahat lagi main bisnis," kata Tjipta di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Dia mencontohkan, dinasti politik yang merugikan rakyat adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Menurut pemberitaan media, kata dia, dengan dinastinya, Atut menjalankan banyak proyek hingga 175 proyek dengan nilai hampir Rp 2 triliun.

Ia mengatakan, politik dinasti harus dibatasi. Tetapi, katanya, saat ini, terutama menjelang Pemilu 2014 pembatasan terhadap politik kekerabatan belum dapat dilakukan. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengaturnya.

"Sekarang ini sulit untuk menahan mereka. Kalau melarang sistem dinasti, harus ada ketentuan hukum. Menurut saya tahun depan, tidak bisa apa-apa. Maksud saya (baru bisa dibatasi) setelah 2014," katanya.

Sebelumnya, pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Komisi II DPR, Arif Wibowo, menyatakan, semua fraksi di DPR sepakat mencegah adanya praktik politik dinasti. Namun, mereka belum sepakat dengan model pencegahan yang diusulkan pemerintah karena dapat berarti mengebiri hak politik warga negara.

Untuk mencegah politik dinasti, dalam Pasal 12 Huruf (p) RUU Pilkada yang disusun pemerintah disebutkan, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu tahun. Sementara dalam Pasal 70 Huruf (p) disebutkan, calon bupati tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

”Kami mengusulkan jalan tengah, antara mencegah politik dinasti yang cenderung menyeleweng dan jaminan terhadap hak politik warga negara. Misalnya dengan memperberat syarat pencalonan agar tak muncul calon karbitan dari keluarga kepala daerah. Kepala daerah juga harus mundur jika ada kerabatnya ikut pilkada,” ujar Arif.

Dinasti Atut

Atut dan sejumlah kerabatnya menduduki sejumlah jabatan penting di Banten. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Lalu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, menyikapi fenomena dinasti politik yang kembali menjadi sorotan, Komisi II DPR RI tengah merumuskan aturan main yang jelas terkait politik dinasti tersebut. Aturan main akan diperketat agar calon petahana tak seenaknya mengusungkan calon. Namun, di sisi lain, juga perlu ada landasan kuat agar tak terjadi pelanggaran pada hak konstitusi dan tak mudah kalah saat digugat ke MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.