Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Demokrat Itu Demokrasi Kekeluargaan!

Kompas.com - 16/10/2013, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, membantah partainya menerapkan sistem dinasti politik. Menurutnya, yang diterapkan Demokrat adalah demokrasi kekeluargaan, bukan dinasti keluarga seperti yang ditudingkan banyak pihak sebagai dinasti Cikeas.

"Kami memilih demokrasi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan. Jangan dipahami sebagai demokrasi keluarga, karena kekeluargaan dengan keluarga maknanya beda sekali," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Pasek menilai dinasti keluarga sama dengan nepotisme dan hal negatif lainnya. Sementara Partai Demokrat tidak menerapkan itu. Saat ditanyakan soal banyaknya anggota keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju sebagai caleg, Pasek enggan berkomentar.

"Saya tidak komentar soal itu. Yang jelas saya menghindari nepotisme dengan maju sebagai caleg DPD, karena istri saya maju sebagai caleg dari Demokrat," ucapnya.

Pasek menilai wacana pembatasan kekuasaan dinasti sebenarnya sulit diterapkan dengan undang-undang, termasuk dalam RUU Pilkada. Pasalnya, hak memilih dan dipilih dilindungi oleh UUD 1945 tanpa menyebutkan batasan tali kekeluargaan.

"Yang perlu diatur adalah sistemnya, jangan sampai jadi kartel keluarga. Salah satu solusinya bisa dilakukan dengan memberikan pilihan jika ada seorang anggota keluarga maju di suatu wilayah yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Artinya, perlu diberikan pilihan siapa yang akan mundur, tidak langsung melarang begitu saja," imbuh Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com