Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Buntu Pemimpin Baru

Kompas.com - 08/10/2013, 17:32 WIB

Aturan yang membiarkan partai politik yang tengah mengalami krisis kepercayaan publik sebagai satu-satunya institusi penentu dalam seleksi pemimpin barangkali sudah waktunya dikoreksi. Ketika kinerja partai politik lebih merupakan problem ketimbang solusi, diperlukan keterlibatan institusi di luar partai politik dalam seleksi kepemimpinan dan pejabat publik.

Skema pemilu kita itu memang sama sekali tidak menjanjikan munculnya wakil ataupun pemimpin yang kita dambakan. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya oligarki di elite partai politik itu sendiri. Partai politik tidak lagi menjadi ”rumah berdemokrasi” bagi anggotanya, tetapi sudah dijalankan seperti perusahaan yang memburu keuntungan finansial.

Maka, di tengah rimba belantara demokrasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh partai politik, tentu akan sulit lahir pemimpin-pemimpin baru yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Pemimpin bersih tidak akan lahir dari kontestasi yang dibangun dengan fondasi kekuatan uang. Orang jujur dan bersih akan tersingkir, sementara orang ”kotor” akan berkuasa dan membuat mereka semakin kaya.

Pilihan alternatif

Bercerita soal partai politik dan para penguasa saat ini sering kali menghadirkan keputusasaan untuk memperbaiki negeri ini. Namun, sikap apatis tentu harus dihindari karena sering kali tidak menghasilkan solusi.

Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, di tengah waktu yang semakin singkat menjelang pemilu tahun mendatang, akankah Ibu Pertiwi masih bisa melahirkan seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan publik?

Dengan kompleksnya persoalan yang melanda, tentu akan sulit untuk menciptakan secara instan para calon pemimpin yang menyelesaikan sengkarut bangsa. Butuh perbaikan secara total, khususnya dalam internal partai politik.

Namun, sebagai pilihan alternatif sebagai salah satu sumber kepemimpinan yang potensial adalah kepala-kepala daerah yang dinilai berhasil dan memiliki rekam jejak yang baik. Bupati dan wali kota yang berhasil tentu potensial menjadi gubernur. Begitu pula gubernur yang berhasil bisa memperoleh kesempatan yang terbuka menjadi seorang presiden. Namun, ada jalan terjal yang harus dilalui para calon pemimpin yang sudah berhasil di daerahnya masing-masing untuk tampil di puncak kekuasaan pemerintahan. Rintangan tersebut sekali lagi justru datang dari internal partai politik mereka sendiri.

Mereka harus mendapat restu sang penguasa partai di tengah oligarki partai politik yang sudah terbentuk. Jika tidak mendapat restu, kelahiran pemimpin baru tidak akan pernah terjadi karena mereka berada pada jalan buntu demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com