Belum Jelas Kapan Ruhut Dilantik sebagai Ketua Komisi III

Kompas.com - 01/10/2013, 10:24 WIB
Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, belum jelas kapan rapat pleno penetapan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan digelar. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang akan memimpin rapat tersebut masih dalam suasana duka setelah ayahnya meninggal dunia pada akhir pekan lalu.

"Kemungkinan enggak bisa hari ini karena ada RDPU dan Pak Priyo belum memberikan kepastian karena masih berduka," kata Anggota Komisi III asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Secara pribadi, Yani masih berharap Fraksi Partai Demokrat mempertimbangkan kembali keputusannya yang menunjuk Ruhut menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III. Yani merupakan salah satu anggota Komisi III yang menolak Ruhut menjadi ketua komisi yang membidangi hukum tersebut.

"Saya menyarankan (Demokrat) untuk mempertimbangkan kembali," ujarnya.

Pada Selasa (24/9/2013) pekan lalu, Priyo memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III setelah rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat.

Priyo menyampaikan, selanjutnya, ia memberi kesempatan pada Fraksi Demokrat untuk mengkaji ulang putusannya yang menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika.

Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III. Penetapan Ruhut sebagai pengganti Pasek diprotes oleh sejumlah fraksi seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap untuk memimpin komisi itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X