Penyelidikan Baru Hambalang, KPK Periksa Deputi Kemenpora

Kompas.com - 04/09/2013, 18:34 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, (berbatik hitam putih) mengaku siap di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/4/2013), sebelum di periksa penyidik KPK. Andi di  periksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, (berbatik hitam putih) mengaku siap di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/4/2013), sebelum di periksa penyidik KPK. Andi di periksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan terkait penyelidikan pengadaan peralatan proyek Hambalang, Rabu (4/9/2013). Penyelidikan baru ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan konstruksi proyek Hambalang yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

"Jadi, dia dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan KPK berkaitan dengan pengadaan peralatan dalam proyek Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta.

Lalu diketahui telah memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Adapun penyelidikan ini dimulai KPK sejak beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, menurut Johan, KPK meminta keterangan Brahmantori sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan peralatan Hambalang, seperti barang-barang atau perabot untuk mengisi bangunan di Hambalang yang meliputi meja, kursi, furnitur, dan barang-barang interior lain.

Dana pengadaan peralatan Hambalang tersebut dialokasikan kira-kira sebesar Rp 1,3 miliar. Terkait penyelidikan ini, KPK juga meminta keterangan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik pada pertengahan Juni lalu. Mereka dimintai keterangan karena dianggap tahu soal proyek pengadaan peralatan tersebut.

Dalam perkara korupsi proyek stadion di Hambalang, Lalu merupakan salah satu pihak yang membenarkan bahwa Andi yang mengusulkan perubahan konsep pembangunan sekolah olahraga nasional Hambalang, Sentul. Namun, mengenai lonjakan anggaran yang menyesuaikan perubahan konsep pembangunan, Andi diklaim tidak mengetahuinya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2010, proyek Hambalang ini mendapat alokasi dana Rp 125 miliar. Namun, pada Desember 2010, konsep proyek berubah sehingga anggaran meningkat jadi Rp 1,175 triliun. Semula, proyek direncanakan hanya membangun sekolah dan kompleks olahraga untuk atlet yunior. Namun kemudian, ada perubahan rencana karena diputuskan ada penambahan fasilitas di Kompleks Hambalang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X