Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/07/2013, 10:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA-KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumarno mengatakan, tak ada alokasi anggaran untuk gudang penyimpannan logistik pemilu yang tak habis pakai. Logistik tak habis pakai itu, di antaranya, kotak suara dan bilik suara. Tak adanya gudang penyimpanan menyebabkan sisa logistik tak terkontrol dengan baik. 

"Kami tidak memiliki anggaran untuk membangun gudang penyimpanan sisa kotak dan bilik suara. Begitu juga dengan anggaran untuk menyewa gudang," kata Sumarno, Senin (15/7/2013).

Sisa logistik itu "tercecer" dan berada di sejumlah  wilayah sehingga tak bisa didata dengan baik kondisinya saat ini.

"Kami tidak tahu apakah kotak dan bilik suara hilang atau diambil oleh pemulung," ujar Sumarno.

Ia menambahkan, saat ini, KPU DKI Jakarta sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik Pemilu 2009 yang juga digunakan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Logistik yang layak pakai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan logistik Pemilu 2014. Jika ada selisih, itu akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dipenuhi. 

Saat ini, sisa logistik disimpan di sejumlah tempat, seperti ruang kosong di beberapa KPU kotamadya, kantor wali kota, bahkan di sekolah. 

Di antara berbagai kantor KPU tingkat kotamadya di Jakarta, hanya kantor KPU Jakarta Timur yang memiliki gudang penyimpanan yang layak.

"Karena kantor kami baru dibangun, kami memiliki ruang penyimpanan yang lebih representatif dibandingkan dengan yang lainnya," kata anggota KPU Jakarta Timur, Wage Wardana.

Sementara itu, KPU Pusat sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik yang layak pakai untuk Pemilu 2014. Untuk mengadakan pesta demokrasi yang digelar tahun depan tersebut, KPU Pusat menganggarkan Rp 4,9 triliun untuk membeli kebutuhan logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga distribusi logistik ke tiap-tiap daerah.

Harga kotak suara diperkirakan sekitar Rp 200.000 per buah, sementara harga bilik suara berkisar antara Rp 50.000-60.000 per buah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Ditanya Soal Kepastian Reshuffle Rabu ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya Soal Kepastian Reshuffle Rabu ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Nasional
Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Nasional
Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Nasional
Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Nasional
Wapres Minta NU Lakukan Santrinisasi, Bukan Islamisasi

Wapres Minta NU Lakukan Santrinisasi, Bukan Islamisasi

Nasional
Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Nasional
15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.