Kompas.com - 05/07/2013, 19:36 WIB
Menko Perekonomian Hatta Rajasa KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOMenko Perekonomian Hatta Rajasa
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjawab ketus saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan dirinya dalam kasus penentuan kuota impor daging sapi. Ia menganggap kabar keterlibatannya dalam kasus itu tidak mendasar dan semata-mata gosip murahan.

"Yang harus disikat itu koruptor, yang disebut itu, orang sudah jelas-jelas nama saya dicatut," kata Hatta, seusai menghadiri rapat bersama Tim Pemantau Aceh dan Papua, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Saat ditanya mengenai keberatan karena namanya dicatut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku tak akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Ia menganggap hal itu kecil, dan enggan bereaksi berlebihan. "Ah kayak gitu kok dipikirin," ujarnya.

Nama Hatta muncul dalam nota pembelaan salah satu tersangka kasus ini, yaitu Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Azis Subekti menyatakan, ada pihak tak bertanggung jawab yang memainkan skenario dengan turut membawa nama Hatta Rajasa dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

Kasus ini menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai tersangka. Azis mempertanyakan penyebutan nama Hatta dalam kasus itu. Menurutnya, ada politisasi proses hukum. PAN tak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba membangun opini dengan melontarkan tuduhan yang dinilainya tidak benar.

Dalam kesempatan berbeda, tim pengacara terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf, mengaku heran dengan dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap kliennya. Seharusnya, kata dia, ada nama petinggi partai lain yang juga muncul dalam dakwaan tersebut. Assegaf menjelaskan, nama Hatta seharusnya tercantum dalam surat dakwaan kasus Luthfi. Hatta disebut memiliki peran dalam penentuan kuota impor daging sapi.

Luthfi didakwa terlibat kasus dugaan suap sebesar Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Bahkan, Luthfi menjanjikan pengurusan 50.000 ton daging sapi kepada PT Indoguna dengan permintaan imbalan Rp 50 miliar. Menurut Assegaf, dakwaan KPK kepada kliennya itu aneh. Ia menuding ada pihak yang sengaja ingin merusak citra PKS menggunakan kasus impor daging sapi ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Nasional
    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.