Adnan Buyung: Masyarakat Wajar Mencurigai Negara

Kompas.com - 30/06/2013, 16:55 WIB
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain. 
 KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Koalisi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, dalam ilmu politik bernegara sangat wajar jika masyarakat menaruh rasa curiga terhadap negara dan pemerintahan. Hal itu, menurutnya, merupakan bagian dari  penerapan sistem demokrasi suatu negara.

“Setiap kekuasaan harus dicurigai, dan itu wajib hukumnya bagi negara demokrasi,” kata Adnan saat konferensi pers "Menolak RUU Ormas, Menolak Hegemoni Negara” di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Minggu (30/6/2013).

Adnan Buyung Nasution yang biasa disapa Bang Buyung mengungkapkan, dengan disahkannya RUU Ormas maka negara dan pemerintah dapat bersikap otoriter terhadap masyarakat. Terutama terhadap kelompok masyarakat yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara. “Seharusnya masyarakat lah yang menguasai pemerintah, ini kok malah pemerintah mau menguasai rakyat,” katanya.

Secara hukum, kata Adnan, hanya ada dua jenis undang-undang yang mengatur mengenai keberadaan ormas yaitu, UU Perkumpulan dan UU Yayasan. Keberadaan RUU Ormas yang saat ini menunggu pengesahan DPR, hanya akan mengembalikan negara seperti pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, lanjut Buyung, pemerintah menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1985 untuk mengatur Ormas.


“Kalau ingin mengatur Ormas, seharusnya yang direvisi adalah UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Bukan justru menguatkan keberadaan UU Nomor 8 Tahun 1985 yang jelas-jelas otoriter,” kata Buyung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X