Kompas.com - 14/05/2013, 14:53 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin berpendapat, perseteruan Partai Keadilan Sejahtera dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pada tingkat tertentu akan berimplikasi negatif pada citra PKS dalam proses Pemilu 2014.

"Semakin pelik perseteruannya maka akan semakin menarik perhatian publik. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan terbangun persepsi dibenak publik bahwa PKS adalah partai yang dekat dengan persoalan korupsi," kata Said di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Said yang juga sebagai Koordinator Sigma, karena sejauh ini publik mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK daripada kepada partai politik.

"Kalau sudah begitu, pemilih akan mulai berpikir dua kali untuk memilih PKS dan para calegnya saat pemilihan nanti," ujarnya.

Sementara pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya menilai sikap PKS terhadap KPK akan memengaruhi elektabilitas partai itu saat Pemilu 2014.  "Cara mereka menghadapi KPK minimal akan mengorbankan basis masa kritis, yang kebanyakan merupakan masyarakat perkotaan," ucapnya.

Yunarto mengatakan, PKS mungkin dapat bermain dengan logika hukum melawan KPK terkait kasus yang membelit mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, namun soal elektoral, masyarakat cenderung lebih memercayai KPK daripada partai politik.

"Perlawanan terhadap KPK sama saja melawan lembaga kebijakan
publik, sama saja melawan aktor yang paling dipercaya oleh publik," tukasnya.

Menurut Yunarto, sebagai partai yang mencitrakan diri bersih dari korupsi, sebaiknya PKS dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara profesional dan mengontrol pernyatan para kadernya yang terlalu keras, sehingga dianggap sebagai sikap partai. Hal itu bisa menghancurkan citra partai yang selama ini dicitrakan santun dan bebas korupsi.

Sikap PKS tersebut, tambah dia, sangat disayangkan, mengingat parpol peserta Pemilu 2014 memiliki kesempatan untuk meraih suara dan dukungan di tengah kasus yang tengah dihadapi Partai Demokrat. "Padahal, dengan kasus-kasus yang dihadapi Demokrat itu bisa
dimanfaatkan oleh PKS atau parpol lain untuk menarik dukungan yang terpental dari Demokrat," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P. dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyitaan mobil yang diduga terkait dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kami melaporkan Johan Budi terkait dengan pernyataannya saat dia menyatakan PKS menghalangi-halangi eksekusi penyitaan oleh penyidik KPK," kata kuasa hukum PKS Faudjan Muslim.

Poin yang diadukan PKS atas Johan Budi, lanjut Faudjan adalah pasal penghinaan, di mana pernyataan Johan Budi bahwa PKS tidak kooperatif dalam penyitaan mobil di kantor DPP PKS, pada Senin (6/5).

Sementara sepuluh penyidik KPK lainnya juga akan dilaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya  Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

[POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

Nasional
Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

Nasional
Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.