Terganjal Aturan, BK Tak Bisa Membuka Data Absensi Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tak bisa membuka data absensi anggota Dewan lantaran terganjal dengan tata tertib beracara BK. Dewan Etik Parlemen justru mendorong fraksi atau partai politik membuka data anggotanya yang kerap membolos.

"Di dalam aturan, kami hanya bisa sampaikan itu ke fraksi. Kami tidak bisa buka dulu karena terhambat tata beracara BK," ujar Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe saat dihubungi pada Jumat (10/5/2013).

Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini mengaku pimpinan BK akan mempertimbangkan permintaan usulan masyarakat tersebut.

Sementara itu, anggota BK dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Maschan Musa, mengaku bahwa selama ini anggota Dewan lebih takut kepada fraksi atau partai politik ketimbang teguran BK. "Mereka itu tidak takut dengan pimpinan DPR, apalagi BK. Mereka cuma takut sama pimpinan partai atau fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai," ujar Ali.

Ia mengungkapkan, fraksi atau partai bisa langsung mengultimatum anggota Dewan pembolos untuk tidak dicalonkan lagi. Dengan ketegasan fraksi, Ali yakin tingkat kerajinan anggota Dewan akan meningkat. "Jadi, tidak hanya mengandalkan fingerprint," katanya.

Ali pun mendorong parpol terbuka kepada publik soal data anggota DPR pembolos. Jika ternyata partai tidak bersedia, maka masyarakat dapat menilai transparansi partai itu.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politikus PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.