Kompas.com - 06/05/2013, 12:37 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, telah mencederai hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya friksi yang lebih besar, kantor OPM itu harus segera ditutup. Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera, kecewa dengan sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan OPM membuka kantor resminya di Oxford.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemerintah Inggris pada gerakan separatis tersebut. "Inggris mengizinkan kantor itu berdiri adalah bagian dari kebijakan nasionalnya," kata Mardani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Atas dasar itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia segera memberi peringatan keras kepada Pemerintah Inggris. Jika dalam waktu tertentu permintaan untuk menutup kantor OPM tidak dipenuhi, Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan dengan Pemerintah Inggris. "Kalau tiga bulan tidak ada indikasi positif dari Pemerintah Inggris, tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka. Enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan. Kalau masih tidak ditutup juga, putus saja hubungan kita," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan OPM di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang selama ini terjalin baik.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

    MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

    Nasional
    Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

    Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

    Nasional
    MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

    MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

    Nasional
    Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

    Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

    Nasional
    IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

    IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

    Nasional
    4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

    4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

    Nasional
    Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

    Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

    Nasional
    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

    Nasional
    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

    Nasional
    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

    Nasional
    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

    Nasional
    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

    Nasional
    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

    Nasional
    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X