Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Ini Saatnya Jokowi Buktikan Janji

Kompas.com - 01/05/2013, 19:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuktikan janji-janjinya dalam kampanye lalu. PDI Perjuangan tidak ingin mengganggu kerja dengan isu politik, termasuk soal pencalonannya sebagai presiden dalam Pemilihan Umum 2014.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait seusai mengikuti diskusi "Dilema Caleg Ganda di Balik Parpol Menetapkan DCT" di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2013).

"Sekarang adalah fase yang paling berat bagi dia (Jokowi). Fase pembuktian, ada enggak perubahan di tangan dia. Rakyat Jakarta itu seperti swing votter. Antara mendukung, kritis, dan kecewa itu tinggi sekali," kata Maruar kepada wartawan.

Menurutnya, Jokowi merupakan sosok yang sangat ambisius dalam bekerja. Maruarar menilai sebaiknya ia tidak merecoki kinerja Jokowi dengan pragmatisme politik. "Kalau Jokowi bisa membuktikan ada perubahan dan bisa membuktikan, saya rasa itu akan apresiasi yang luar biasa bagi kinerja dia," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda menilai bahwa Jokowi merupakan sosok yang fenomenal yang dapat dipasangkan dengan siapa saja. Ia yakin, jika nantinya Jokowi maju sebagai capres atau cawapres, maka Jokowi dan pasangannya dapat memenangi pemilu itu. Hal itu disebabkan karena tren elektabilitas publik terhadap Jokowi yang semakin naik setiap hari.

"Bisa dongkrak karena magnet elektoralnya sangat kuat. Saya dorong kalau Jokowi maju dari PDI-P atau maju dari partai lain," katanya.

Meski demikan, Hanta berpendapat bahwa maju atau tidaknya Jokowi sebagai capres atau cawapres yang diusung oleh PDI-P tergantung dari keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi PDI-P untuk membuka ruang regenerasi.

Mengenai posisi Jokowi yang baru enam bulan menjabat sebagai gubernur, Hanta berpendapat, memang sudah menjadi kewajiban bagi Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya serta merealisasikan janji-janji politiknya kepada warga DKI Jakarta.

"(Akan tetapi) ini kan suara publik. Kalau kemudian dia tidak bisa menolak keinginan publik, maka menyelamatkan Indonesia penting karena menyelamatkan Ibu Kota ada wakilnya dan lain-lain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com